55tv.co.id – Penantian panjang yang menguras waktu dan energi selama puluhan tahun akhirnya menemui titik terang bagi ribuan keluarga transmigran di Indonesia. Setelah melewati masa tunggu yang sangat lama, kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati kini resmi berada di tangan mereka. Kementerian Transmigrasi secara resmi menyerahkan 2.770 Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran yang tersebar di berbagai wilayah.
Langkah besar ini mencakup 19 lokasi strategis yang tersebar di lima provinsi dan delapan kabupaten. Bagi para warga transmigran, dokumen sertipikat ini bukan sekadar lembaran kertas administrasi biasa. Sertipikat tersebut merupakan simbol kedaulatan dan keamanan bagi mereka. Dengan adanya kepemilikan tanah yang sah, para transmigran kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi tempat tinggal serta lahan produktif yang selama ini mereka kelola untuk menyambung hidup.
Kisah haru menyelimuti proses penyerahan ini, terutama dari mereka yang telah menunggu hingga lebih dari tiga dekade. Salah satu sosok yang merasakan kebahagiaan luar biasa adalah Abdul Habib. Pria asal Timor Timur ini merupakan warga yang ditempatkan di SP 2 Malili, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sejak tahun 2000. Selama 26 tahun, ia hidup dalam ketidakpastian mengenai status tanah yang ia garap.
"Saya telah menunggu sekian lama, 26 tahun. Alhamdulillah, hari ini kami telah menerima sertifikat terakhir kami mewakili semua warga transmigrasi. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," ujar Abdul Habib dengan nada penuh syukur saat memberikan testimoni secara daring dari Luwu Timur.
Kegembiraan serupa juga meledak di Nusa Tenggara Timur. Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare, Desa Gaura, Kabupaten Sumba Barat, mengaku telah menanti selama 13 tahun sejak ia pertama kali ditempatkan pada tahun 2013. Baginya, kepastian ini adalah hadiah yang sangat dinantikan untuk masa depan keluarganya. Ia pun menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Transmigrasi, serta jajaran pemerintah daerah setempat atas realisasi hak tersebut.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menunaikan kewajiban kepada masyarakat. Menurutnya, para transmigran telah memberikan kontribusi besar dalam membangun kawasan baru dan menggerakkan roda perekonomian di daerah-daerah terpencil selama bertahun-tahun.
"Hari ini, atas nama Presiden Prabowo Subianto, kami menyerahkan sertipikat kepada 1.570 kepala keluarga transmigran. Bahkan, ada di antara mereka yang sudah menunggu hingga 34 tahun untuk mendapatkan haknya. Ini adalah kewajiban pemerintah yang harus dituntaskan," tegas Iftitah dalam acara yang digelar di Gedung Grand Makarti, Jakarta, Kamis (12/10/2026).
Dengan diserahkannya sertipikat ini, diharapkan para transmigran dapat lebih tenang dalam mengembangkan usaha tani maupun sektor ekonomi lainnya, sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka melalui kepastian aset yang mereka miliki. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa kesejahteraan warga transmigran menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
Tinggalkan komentar