55 NEWS – Gelombang ketidakpastian ekonomi global, dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, mulai menyita perhatian serius dari Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (ASPIJA). Meskipun dampaknya belum terasa signifikan, para pelaku usaha di sektor pariwisata ibu kota mulai mewaspadai potensi pukulan terhadap kunjungan wisatawan. Situasi ini diperparah dengan tantangan internal terkait regulasi dan perhitungan royalti yang masih menjadi ganjalan.
Related Post
Ketua Umum ASPIJA, Kukuh Prabowo, dalam keterangannya pada Kamis (12/3/2026), menegaskan, "Hingga saat ini, kami belum melihat adanya dampak signifikan terhadap volume kunjungan wisata di Jakarta." Namun, ia menambahkan bahwa penilaian komprehensif masih terhambat oleh kondisi operasional yang berlaku selama bulan suci Ramadan. "Sekarang masih dalam suasana Ramadan, sehingga jam operasional kami lebih pendek. Jadi, kami belum bisa menilai secara akurat apakah ada penurunan atau tidak. Mungkin setelah Ramadan, gambaran yang lebih jelas baru akan terlihat," jelas Kukuh kepada 55tv.co.id.
Menyikapi hal tersebut, Kukuh Prabowo mengimbau seluruh anggota ASPIJA untuk tetap mematuhi regulasi yang berlaku selama periode Ramadan, termasuk pembatasan jam operasional tempat hiburan. "Kami telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna memastikan seluruh operasional berjalan sesuai koridor hukum dan ketertiban," tegasnya, menunjukkan komitmen asosiasi terhadap kepatuhan.
Di luar isu geopolitik dan penyesuaian Ramadan, sektor hiburan Jakarta juga masih dibayangi tantangan lain yang tak kalah krusial: ketidakjelasan perhitungan besaran royalti. Kukuh mengungkapkan, hingga kini, para pengusaha merasa belum ada kepastian metodologi yang transparan dan adil dalam penetapan kewajiban royalti tersebut.
ASPIJA berharap pihak pengelola royalti dapat membuka ruang dialog konstruktif dengan para pelaku usaha. "Kami tentu siap memenuhi kewajiban royalti, namun sangat esensial adanya diskusi yang baik agar perhitungannya jelas, transparan, dan adil. Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa melibatkan pelaku usaha yang paling memahami dinamika di lapangan," pungkas Kukuh, menekankan pentingnya partisipasi aktif dari industri dalam perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada kelangsungan bisnis mereka.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar