55 NEWS – Pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi sorotan tajam dan memicu gelombang protes dari sejumlah kepala daerah. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara, menjelaskan alasan di balik kebijakan kontroversial ini. Menurutnya, langkah ini bukan indikasi melemahnya ekonomi daerah, melainkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Related Post
Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima keluhan serupa dari perwakilan pemerintah daerah, termasuk wakil gubernur dan beberapa bupati. Mereka merasa kesulitan menjalankan program pembangunan karena pemangkasan anggaran tersebut.
"Anggaran tahun depan kan dipotong. Tahun ini juga sempat dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda. ‘Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak’ kira-kira gitu," ujar Purbaya dalam pernyataan pers di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
Namun, Purbaya menegaskan bahwa keputusan pemotongan TKD didasari oleh temuan adanya praktik penyelewengan dan penyerapan anggaran yang tidak optimal di masa lalu. Hal ini membuat pemerintah pusat berupaya untuk melakukan optimalisasi.
"Tapi alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan ya. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu. Ingin mengoptimalkan," tegasnya. Pemerintah pusat berharap dengan langkah ini, anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat daerah.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar