55 NEWS – Kebijakan pemerintah untuk menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, sejak awal April lalu di tengah melonjaknya harga minyak mentah global di atas USD100 per barel, kini memicu kekhawatiran serius di kalangan pengamat ekonomi dan energi. Seorang pakar terkemuka memperingatkan adanya selisih harga yang signifikan, berpotensi mengancam keberlanjutan pasokan energi nasional dan stabilitas keuangan BUMN vital.
Related Post
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menyoroti bahwa asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar USD70 per barel sudah jauh melenceng dari realitas pasar global. Dengan harga minyak Brent yang kini menjadi acuan, Komaidi memperkirakan adanya disparitas harga jual antara Rp5.000 hingga Rp9.000 per liter untuk setiap produk BBM, dibandingkan dengan nilai keekonomiannya. Asumsi ini berlaku dengan kondisi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang diasumsikan sama dengan proyeksi APBN.
"Ini bukan sekadar masalah subsidinya, tetapi lebih kepada keberlanjutan pengadaan yang perlu diantisipasi," tegas Komaidi dalam sebuah diskusi bertajuk "Menjaga Ketahanan Energi Di Tengah Gejolak Harga Minyak Global" yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (9/4). Ia menambahkan, mekanisme kompensasi mungkin bisa mengatasi beban subsidi, namun pertanyaan besarnya adalah apakah Pertamina memiliki dana yang cukup untuk pengadaan di hari-hari atau bulan-bulan mendatang.
Komaidi menjelaskan, berdasarkan data terakhir, volume penjualan BBM nasional mencapai kisaran 80 juta kiloliter per tahun. Dengan Pertamina menguasai sekitar 88-90% pangsa pasar, maka penjualan BBM Pertamina sendiri berkisar 72 juta hingga 75 juta kiloliter per tahun, atau sekitar 200 ribu kiloliter per hari. Jika selisih harga Rp5.000-Rp9.000 per liter dikalikan dengan volume penjualan harian Pertamina, maka dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun setiap hari. Angka fantastis ini bisa membengkak menjadi sekitar Rp60 triliun per bulan.
"Berapa lama Pertamina bisa bertahan dengan arus kas yang ada, apalagi mereka juga memiliki beberapa obligasi yang akan jatuh tempo serta kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang," ujar Komaidi, seperti dikutip 55tv.co.id. Ia menekankan, jika Pertamina sebagai pemasok utama tidak mampu mengadakan pasokan BBM, sementara pangsa pasarnya hampir 90%, maka ketiadaan BBM di dalam negeri akan menjadi kenyataan yang mengerikan.
Kondisi ini, lanjut Komaidi, mengharuskan pemerintah untuk sangat berhati-hati dalam merumuskan kebijakan. Meskipun keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat dipahami dari sisi ekonomi untuk menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat, namun ketiadaan barang justru akan melumpuhkan segalanya. "Hitung-hitungan APBN dan ekonomi akan menjadi tidak berarti jika barangnya tidak ada. Bayangkan jika SPBU kosong, ini akan memicu kemacetan nasional baik dari segi ekonomi maupun sosial," tegasnya.
Doktor Kebijakan Energi dari Universitas Trisakti ini menambahkan, upaya pemerintah untuk meredam gejolak di masyarakat memang penting, namun harus tetap berlandaskan rasionalitas. "Kebijakan boleh populis, tetapi harus rasional. Kombinasi populis yang irasional justru akan menghancurkan semua tatanan yang telah dibangun," pungkas Komaidi, mengingatkan akan pentingnya keseimbangan antara kebijakan yang disukai rakyat dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar