55 NEWS – Pemerintah mengakui bahwa biaya transportasi masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Data menunjukkan, pengeluaran untuk transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup. Angka ini jauh dari standar ideal yang ditetapkan Bank Dunia, yaitu tidak lebih dari 10%.
Related Post
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menyatakan bahwa digitalisasi pembayaran transportasi publik adalah solusi untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas integrasi transportasi yang berkelanjutan.
"Biaya transportasi yang tinggi ini tentu membebani masyarakat. Integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat diharapkan dapat meringankan beban tersebut," ujarnya.
Selain masalah biaya, mobilitas masyarakat yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Di wilayah Jabodetabek saja, tercatat lebih dari 75 juta perjalanan setiap harinya. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini akan sulit dikelola dan justru menambah beban biaya serta waktu tempuh bagi masyarakat.
Digitalisasi pembayaran dengan sistem tap-in dan tap-out dinilai krusial dalam menghasilkan data perjalanan yang akurat. Data ini akan menjadi dasar penting untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif, serta memastikan layanan angkutan umum terhubung, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menikmati transportasi yang lebih terjangkau, efisien, dan terintegrasi.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar