55 NEWS – Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali menghangat setelah kursi Menteri Keuangan tak lagi diduduki oleh Sri Mulyani Indrawati. Lembaga yang digadang-gadang mampu mendongkrak penerimaan negara ini, menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto sejak lama.
Related Post
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengungkapkan bahwa gagasan pembentukan BPN bukan barang baru. Presiden Prabowo, bahkan sejak masa kampanye, terus menekankan urgensi keberadaan lembaga ini. Ironisnya, hingga kini BPN masih sebatas wacana.
"Ini bukan ide dadakan. Sebenarnya, BPN sudah direncanakan sejak era Presiden Jokowi, saat Menteri Keuangan dijabat oleh Bapak Bambang Brodjonegoro. Bahkan, saat itu sudah ada lampu hijau untuk pembentukan BPN," jelas Nailul Huda dalam sebuah diskusi daring.
Menurutnya, rencana pembentukan BPN sempat terhenti ketika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dan menunjuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro. Sejak saat itu, wacana BPN seolah menghilang ditelan bumi hingga akhir masa jabatan Jokowi.
Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, rencana tersebut kembali diangkat. Namun, seperti yang diprediksi banyak pihak, keberadaan Sri Mulyani di kursi Menteri Keuangan menjadi salah satu faktor penghambat terealisasinya BPN. Banyak yang beranggapan bahwa Sri Mulyani memiliki pandangan yang berbeda terkait pengelolaan penerimaan negara, sehingga pembentukan BPN menjadi sulit untuk diwujudkan. Dengan perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan, harapan akan terealisasinya BPN kembali membuncah. Publik menanti gebrakan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mewujudkan kemandirian ekonomi. Apakah BPN akan menjadi solusi yang efektif? Waktu yang akan menjawab.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar