55 NEWS – Proyeksi beban subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diperkirakan akan mengalami lonjakan signifikan, menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal negara. Khususnya subsidi listrik, angkanya berpotensi membengkak hingga Rp122,83 triliun. Kenaikan substansial ini dipicu oleh kombinasi harga minyak dunia yang masih tinggi, pelemahan nilai tukar rupiah yang berkelanjutan, serta tingginya permintaan energi bersubsidi di pasar domestik.
Related Post
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam paparannya mengenai asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2027, mengindikasikan bahwa asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dipatok pada rentang USD70 hingga USD95 per barel. Bersamaan dengan itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di level Rp17.100 per dolar AS. Kedua faktor makroekonomi ini menjadi pendorong utama melonjaknya estimasi subsidi listrik. Angka proyeksi Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun untuk tahun 2027 jauh melampaui realisasi subsidi listrik pada tahun 2025 yang sebesar Rp87,46 triliun, dan juga melampaui alokasi APBN 2026 yang sebesar Rp100,83 triliun. Ini menunjukkan tekanan fiskal yang kian besar dan memerlukan perhatian serius dari para pembuat kebijakan.
Selain subsidi listrik, pemerintah juga mempertahankan berbagai skema subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Volume BBM bersubsidi pada tahun 2027 diperkirakan mencapai 19,343 juta hingga 19,561 juta kiloliter (KL), meningkat dari realisasi tahun 2025 (18,92 juta KL) dan target tahun 2026 (19,17 juta KL). Minyak solar bersubsidi akan mendominasi dengan estimasi 18,80 juta hingga 19 juta KL, sementara minyak tanah diproyeksikan berada pada kisaran 543 ribu hingga 561 ribu KL.
Tak hanya itu, subsidi LPG tabung 3 kilogram (kg) juga dipertahankan pada 8 juta metrik ton, angka yang sama dengan target APBN 2026. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk mempertahankan subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter.
Kenaikan proyeksi subsidi energi ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan fiskal negara. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan, beban subsidi yang membengkak dapat membatasi ruang gerak anggaran untuk sektor-sektor produktif lainnya seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Para ekonom di 55tv.co.id menyoroti pentingnya evaluasi ulang efektivitas penyaluran subsidi agar tepat sasaran dan tidak membebani APBN secara berlebihan, terutama jika tren harga komoditas global dan fluktuasi mata uang terus berlanjut. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan menjaga disiplin serta keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar