55 NEWS – Sektor pinjaman daring (pindar) di Indonesia menghadapi ancaman serius terhadap stabilitas keuangannya. Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per November 2025 mengungkap bahwa sebanyak 24 penyelenggara pinjol kini terjerat dalam pusaran kredit macet. Tingkat risiko non-performing loan (NPL) atau Tinjauan Kualitas Pembiayaan (TWP90) secara agregat dari perusahaan-perusahaan ini telah melampaui ambang batas 5 persen, dengan segmen produktif menjadi penyumbang terbesar. Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam mengingat total outstanding pembiayaan pinjol secara nasional telah merangkak mendekati angka Rp100 triliun, tepatnya Rp94,85 triliun.
Related Post
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menegaskan urgensi bagi para pelaku industri untuk memperkuat fondasi operasional mereka. "Penyelenggara diharapkan memperkuat manajemen risiko dan strategi penagihan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga," ujarnya, menekankan pentingnya langkah proaktif untuk mitigasi risiko.
Angka outstanding pembiayaan pinjol per November 2025 ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 25,45 persen secara tahunan (year-on-year), melampaui pertumbuhan bulan sebelumnya yang tercatat 23,86 persen. Namun, di balik geliat pertumbuhan tersebut, tersimpan bayangan gelap dari memburuknya kualitas kredit. TWP90 secara industri kini berada di posisi 4,33 persen per November 2025, sebuah peningkatan yang mengkhawatirkan dibandingkan 2,76 persen pada bulan sebelumnya.
Menanggapi situasi yang kian mendesak ini, OJK tidak tinggal diam. Agusman menjelaskan bahwa otoritas terus melakukan langkah-langkah pembinaan intensif. Ini termasuk permintaan penyampaian rencana aksi (action plan) dari para penyelenggara yang dipantau secara ketat. Bagi penyelenggara yang terbukti melanggar ketentuan, OJK siap menjatuhkan sanksi administratif tegas, mulai dari penghentian sementara penyaluran pendanaan hingga pembatasan penerimaan lender baru.
Selain masalah kredit macet, OJK juga menyoroti aspek kepatuhan lainnya, yaitu pemenuhan ekuitas minimum. Tercatat, sembilan penyelenggara pindar belum mampu memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar per November 2025. OJK terus mendorong perusahaan-perusahaan ini untuk mengambil langkah strategis, seperti penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis baru, atau bahkan mempertimbangkan upaya konsolidasi dan merger.
"Opsi konsolidasi atau merger dapat menjadi salah satu langkah yang efektif untuk memperkuat struktur usaha, menjaga keberlanjutan industri, dan pada akhirnya meningkatkan pelindungan konsumen," pungkas Agusman, memberikan sinyal jelas mengenai arah kebijakan OJK untuk menciptakan industri pinjol yang lebih sehat dan bertanggung jawab di masa depan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar