55 NEWS – Proyeksi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite menjadi Rp11.500 per liter kembali mengemuka, memicu kekhawatiran di tengah masyarakat dan kalangan ekonom. Prediksi ini datang dari Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, yang melihat adanya tekanan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat dinamika harga minyak dunia yang terus bergejolak.
Related Post
Menurut Fabby, penyesuaian harga Pertalite sebesar 10-15 persen dari harga saat ini Rp10.000 per liter adalah langkah yang tak terhindarkan untuk menjaga stabilitas fiskal negara. "Saya hitung-hitung, agar kompensasi tidak terlalu besar dan masih dalam batas jangkauan APBN, agar tidak defisit, maka Pertalite itu mungkin harusnya naik 10-15 persen," ungkapnya kepada 55tv.co.id belum lama ini. Kenaikan ini disebut seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik global, seperti potensi eskalasi konflik AS-Iran, yang turut mendongkrak harga komoditas energi dunia.
Fabby menjelaskan lebih lanjut mengenai dampak langsung kenaikan harga minyak mentah global terhadap kas negara. Setiap lonjakan 1 dolar AS di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan dalam APBN, berpotensi menambah beban fiskal sekitar Rp6,5 triliun hingga Rp6,8 triliun setiap tahunnya. Jika tren kenaikan harga minyak ini terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan, ruang fiskal pemerintah akan semakin menyempit, menempatkan pemerintah pada posisi dilematis dalam mengelola keuangan negara.
Dalam skenario ini, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan sulit: menambah utang negara untuk menutupi beban kompensasi energi yang membengkak, atau melakukan penyesuaian harga BBM. "Kalau tidak disesuaikan, beban kompensasi ke Pertamina akan terus meningkat. Ini yang perlu dikendalikan," tegas Fabby, menekankan urgensi kebijakan yang tepat untuk mengendalikan defisit APBN dan menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar