55 NEWS – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara blak-blakan menyatakan ketidaksukaannya terhadap skema impor dalam pemenuhan kebutuhan energi di Tanah Air. Pernyataan tegas ini bukan tanpa alasan, Bahlil menyoroti adanya celah besar untuk praktik korupsi atau "rente" yang kerap muncul di balik transaksi impor. Praktik ini, menurutnya, berpotensi menjerat individu-individu terbaik bangsa ke dalam masalah hukum.
Related Post
"Saya ini menteri yang tidak suka impor-impor, saya jujur saja. Karena di setiap impor, pasti ada potensi rente di situ. Inilah yang seringkali membuat orang-orang terbaik kita harus berhadapan dengan penegak hukum," ujar Bahlil dalam sebuah forum energi yang digelar di Jakarta belum lama ini. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi untuk meninjau ulang kebijakan impor energi demi integritas dan efisiensi.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, kunci utama untuk memutus mata rantai praktik impor yang rawan masalah hukum adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri serta mengoptimalkan bauran energi nasional. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar.
Namun, Bahlil tidak menampik bahwa kapasitas produksi energi domestik saat ini belum seimbang dengan lonjakan permintaan konsumsi. Sebagai contoh, kebutuhan bensin nasional terus merangkak naik, dari 32,9 juta kiloliter (KL) pada tahun 2021 menjadi proyeksi 42,1 juta KL pada tahun 2030. Ironisnya, produksi dalam negeri cenderung stagnan di kisaran 14,2 juta KL per tahun. Kesenjangan inilah yang selama ini terpaksa ditutup melalui impor, menciptakan defisit neraca energi yang signifikan.
Data menunjukkan, pada tahun 2021, produksi bensin domestik mencapai 14,59 juta KL, sementara impor sudah menyentuh angka 18,31 juta KL. Proyeksi untuk tahun 2025 bahkan lebih mengkhawatirkan, dengan kebutuhan nasional mencapai 37,3 juta KL, produksi hanya 14,27 juta KL, dan impor yang membengkak menjadi 23,03 juta KL.
Tren negatif ini diprediksi berlanjut hingga tahun 2030, di mana impor diperkirakan akan mencapai 27,83 juta KL, hampir dua kali lipat dari produksi domestik yang diperkirakan tetap di angka 14,27 juta KL. Menanggapi tantangan struktural ini, pemerintah tengah berupaya menekan laju impor dengan mengembangkan inovasi, salah satunya melalui pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan etanol, yang dikenal sebagai E10. Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi defisit neraca energi nasional dan memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar