55tv.co.id – Isu pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN yang disebut-sebut mandek kini terbantahkan dengan fakta di lapangan Otorita IKN memastikan roda pembangunan terus berputar kencang demi mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan pada tahun 2028 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Pemerintah tak main-main dalam mengawal setiap inisiatif baik yang didanai APBN investasi swasta maupun skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU melalui pengawasan ketat dan evaluasi berkala.
Related Post
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan akselerasi pembangunan dilakukan tanpa mengorbankan kualitas keselamatan kerja dan prinsip keberlanjutan lingkungan. "Kami bekerja cepat namun tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan Target 2028 adalah fokus utama dengan tiga pilar pembangunan IKN yakni kualitas estetika dan keberlanjutan lingkungan sebagai pedoman," ujar Basuki dari Jakarta.
Berbagai garapan raksasa di IKN kini tengah digeber dengan dukungan multi-sumber pembiayaan. Dari alokasi APBN yang dikelola Otorita IKN tercatat ada 40 paket pekerjaan fisik. Sembilan di antaranya telah tuntas pada tahun 2025 lalu 15 paket masih dalam tahap pengerjaan dan 16 paket lainnya bersiap memasuki proses lelang. Proyek-proyek yang sedang berjalan meliputi gedung-gedung kawasan legislatif dan yudikatif jaringan jalan embung kolam retensi hingga infrastruktur perpipaan air minum yang esensial bagi layanan perkotaan.
Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum PU turut menggarap 90 paket pekerjaan. Sebanyak 78 paket telah rampung sempurna dan 12 paket sisanya masih dalam proses konstruksi. Beberapa proyek vital yang sedang dikebut antara lain Jalan Tol IKN Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek serta berbagai ruas jalan pendukung lainnya.
Tak ketinggalan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP juga mengelola 12 paket pembangunan. Sebelas paket telah selesai dan satu paket berupa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi masih dalam tahap pengerjaan guna mendukung penataan kawasan IKN.
Kontribusi sektor swasta pun menunjukkan grafik peningkatan signifikan. Hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 67 pelaku usaha telah meneken Perjanjian Kerja Sama PKS dengan Otorita IKN. Dari jumlah tersebut sembilan proyek telah selesai dibangun dan enam proyek lainnya sedang dalam tahap konstruksi. Beberapa di antaranya adalah Kampus Universitas Gunadarma Nusantara Rumah Sakit Abdi Waluyo Teras by Plataran serta sejumlah proyek apartemen dan kawasan campuran yang menjanjikan.
Melalui skema KPBU saat ini terdapat 13 proyek inisiasi yang mencakup tujuh proyek sektor hunian dan enam proyek jalan. Dalam waktu dekat pemerintah akan memulai pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai oleh PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang digagas oleh PT Nindya Karya. Semua ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan IKN sebuah kenyataan yang megah dan berfungsi penuh.
Tinggalkan komentar