55tv.co.id – Kabar miring yang beredar luas di berbagai platform media sosial mengenai kewajiban pengusaha untuk menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akhirnya mendapat bantahan keras. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah berita bohong atau hoaks yang tidak memiliki dasar kebenaran.

Related Post
Klarifikasi ini muncul setelah munculnya spekulasi di tengah masyarakat dan pelaku usaha yang menyebutkan bahwa Danantara telah ditunjuk sebagai lembaga resmi yang akan mengelola dana cadangan pesangon para pekerja. Menanggapi kegaduhan tersebut, pihak kementerian memastikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apa pun terkait penunjukan lembaga pengelola dana tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, memberikan pernyataan resmi untuk meredam keresahan publik. Ia menegaskan bahwa pihak Kemnaker tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan Danantara akan memegang peran sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Begitu pula dengan Kemnaker sendiri, yang menyatakan tidak akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara adalah tidak benar. Sampai saat ini, belum ada keputusan resmi dari Pemerintah mengenai lembaga mana yang akan ditunjuk untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon tersebut," tegas Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa secara regulasi, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebenarnya telah diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, ia mengingatkan bahwa undang-undang tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih mendetail agar bisa diimplementasikan di lapangan.
Karena masih dalam tahap awal, berbagai aspek teknis, mulai dari mekanisme penyetoran, tata cara pengelolaan, hingga pengawasan dana, belum ditetapkan secara final oleh pemerintah. Oleh karena itu, klaim mengenai keterlibatan lembaga tertentu seperti Danantara saat ini masih prematur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah berkomitmen untuk tidak mengambil kebijakan secara terburu-buru. Indah menjelaskan bahwa proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan dilakukan secara transparan melalui tahap penjaringan aspirasi dan konsultasi publik. Langkah ini bertujuan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari serikat pekerja, organisasi pengusaha, hingga para ahli di bidang ketenagakerjaan.
Dengan adanya konsultasi publik ini, diharapkan kebijakan yang nantinya lahir dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil dan memberikan kepastian hukum, baik bagi perlindungan hak pekerja maupun keberlangsungan dunia usaha. Masyarakat dan pelaku industri diimbau untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada informasi resmi dari kanal komunikasi pemerintah guna menghindari disinformasi.








Tinggalkan komentar