55 NEWS – Sektor industri nasional kini dihadapkan pada tantangan serius menyusul lonjakan harga Liquefied Natural Gas (LNG). Situasi ini, jika tidak ditangani secara proporsional dan objektif, berpotensi besar mengancam keberlangsungan bisnis serta nasib ribuan pekerja di Tanah Air yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Related Post
Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef, Abra Talattov, menekankan bahwa isu kenaikan harga LNG ini harus dijadikan momentum krusial untuk mereformasi tata kelola gas nasional secara menyeluruh, bukan sekadar mencari kambing hitam. Menurut Abra, pemerintah memiliki peran sentral sebagai penengah untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, mulai dari industri, pekerja, perusahaan energi nasional, pemasok hulu, penyedia infrastruktur, hingga regulator, dalam sebuah kerangka kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
"Kunci utama adalah menciptakan kepastian usaha bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Abra dalam keterangannya kepada 55tv.co.id, Kamis (25/6/2026). Ia menjelaskan, industri memerlukan harga energi yang kompetitif untuk menjaga daya saing, sementara pekerja membutuhkan jaminan perlindungan dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di sisi lain, penyedia gas juga membutuhkan kepastian komersial agar pasokan tetap terjaga, dan sektor hulu memerlukan keekonomian yang menarik agar investasi gas terus mengalir. "Pemerintah harus berperan sebagai penengah yang adil, bukan hanya menekan salah satu pihak," tegasnya.
Abra juga menyoroti bahwa tekanan harga ini tidak dapat dilepaskan dari gejolak geopolitik global yang memicu lonjakan harga energi dunia, termasuk LNG domestik. Kenaikan ini, baik di tingkat hulu maupun pemasok, merupakan konsekuensi logis dari formula harga yang memang merujuk pada patokan harga energi global.
"Kenaikan harga LNG yang dirasakan konsumen industri bukanlah fenomena yang berdiri sendiri," jelas Abra. "Ada tekanan masif dari pasar energi global akibat krisis geopolitik, yang secara langsung meningkatkan biaya perolehan LNG di sisi hulu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat isu ini secara komprehensif, dari hulu hingga hilir, bukan sekadar fokus pada harga akhir yang dibayar oleh industri."
Ironisnya, di tengah gejolak harga global, pasokan gas pipa untuk kebutuhan industri domestik justru menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan, pada tahun 2024, pasokan gas pipa tercatat sekitar 479 BBTUD. Angka ini kemudian merosot 16% menjadi sekitar 400 BBTUD pada tahun 2025, dan diproyeksikan kembali turun signifikan sekitar 18% menjadi 327 BBTUD pada tahun 2026. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi penurunan alamiah (natural decline) dari sumur gas, tetapi juga disinyalir akibat kebijakan prioritisasi alokasi yang menempatkan sektor industri pada urutan lebih rendah dibandingkan sektor kelistrikan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar