55tv.co.id – Kabar gembira bagi para pekerja dan ahli waris di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan OJK baru saja mengeluarkan kebijakan revolusioner terkait pencairan manfaat pensiun yang bersumber dari uang pesangon. Langkah ini merupakan respons cepat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi fleksibilitas lebih besar dalam hak-hak finansial tenaga kerja.
Related Post
OJK berkomitmen penuh untuk menghadirkan kepastian hukum yang kuat melindungi hak-hak fundamental peserta dana pensiun serta menjaga stabilitas operasional industri dana pensiun. Seluruh kebijakan ini tetap berpegang pada prinsip tata kelola yang transparan dan penuh kehati-hatian.
Agus Firmansyah Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK menyatakan pihaknya sangat menghormati ketetapan hukum yang telah digedok oleh Mahkamah Konstitusi. Ia merujuk pada Putusan MK Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 yang secara spesifik mengatur pembayaran manfaat pensiun yang terbentuk dari uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan atau uang penggantian hak bagi peserta janda duda atau anak.
Sebagai landasan implementasi di lapangan OJK telah menerbitkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-54/D.05/2026. Regulasi baru ini menjadi angin segar karena menawarkan pendekatan yang berbeda dari aturan dana pensiun konvensional yang berlaku sebelumnya merevisi prosedur pencairan dana agar lebih adaptif bagi para penerima manfaat.
Dengan adanya aturan ini OJK menegaskan bahwa pencairan manfaat pensiun yang berasal dari akumulasi uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kini dapat dipilih untuk dicairkan secara sekaligus atau secara berkala. Keputusan mengenai mekanisme pencairan ini sepenuhnya diserahkan kepada peserta janda duda atau anak yang berhak.
Tinggalkan komentar