55tv.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengambil langkah tegas untuk mengatasi ketimpangan distribusi modal di sektor ekonomi rakyat. Organisasi pengusaha terbesar di tanah air ini berencana melakukan advokasi intensif kepada berbagai lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, guna mendongkrak porsi pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas kondisi penyaluran modal yang dinilai masih belum optimal. Meski likuiditas pembiayaan secara nasional menunjukkan angka yang melimpah, realisasi kucuran dana ke sektor usaha mikro dan kecil justru menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung rendah. Kadin melihat adanya jurang pemisah yang lebar antara ketersediaan dana di lembaga keuangan dengan kebutuhan modal para pelaku usaha di lapangan.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM Kadin Indonesia, Nurdin Halid, menegaskan bahwa akses permodalan formal merupakan kunci utama dalam mempercepat eskalasi skala usaha rakyat. Tanpa dukungan modal yang memadai, UMKM akan sulit naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.
"Dukungan bagi UMKM harus dimulai dari aspek pembiayaan. Oleh karena itu, Kadin akan melakukan advokasi kepada lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonbank, agar tercipta kemudahan dalam pemberian modal kepada pelaku UMKM maupun koperasi," tegas Nurdin Halid dalam rapat koordinasi nasional Kadin sektor Koperasi, UMKM, dan Sosial yang digelar di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat data menunjukkan adanya kesenjangan antara target pemerintah dengan realisasi di lapangan. Merujuk pada data yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, rasio kredit perbankan yang dialokasikan untuk UMKM masih tertahan di bawah angka 20 persen. Bahkan, memasuki pertengahan tahun 2026, porsi tersebut dilaporkan menyusut ke kisaran 16,7 persen hingga 18 persen saja.
Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan target ambisius yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional. Pemerintah sebenarnya menargetkan porsi kredit untuk sektor UMKM dapat menyentuh angka 30 persen guna memperkuat struktur ekonomi domestik.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan melambatnya penyaluran kredit usaha rakyat adalah perubahan kebijakan internal perbankan. Pasca berakhirnya masa restrukturisasi kredit akibat pandemi, institusi perbankan cenderung menerapkan standar penyaluran yang jauh lebih selektif dan ketat. Hal ini berdampak pada sulitnya pelaku usaha kecil memenuhi kriteria administratif dan agunan yang ditetapkan oleh bank.
Melalui diplomasi kebijakan yang akan dilakukan, Kadin berharap lembaga keuangan dapat menyederhanakan persyaratan penyaluran kredit tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dengan adanya kemudahan akses, diharapkan UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Tinggalkan komentar