55 NEWS – Penghapusan kuota impor oleh Presiden Prabowo Subianto telah memicu beragam reaksi. Menko Polhukam Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pandangannya terkait kebijakan kontroversial ini. Menurutnya, langkah tersebut merupakan respons terhadap dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, khususnya imbas kebijakan proteksionis negara-negara besar seperti Amerika Serikat.
Related Post
Dalam keterangannya usai menghadiri acara The Yudhoyono Institute (TYI) di Jakarta, AHY menyatakan bahwa pemerintah berupaya mengambil langkah terbaik bagi masyarakat Indonesia. "Bapak Presiden Prabowo Subianto menginginkan resolusi tepat dan bijak dalam merespons situasi ini. Kita semua menginginkan yang terbaik untuk rakyat," tegas AHY.
AHY mengakui bahwa kebijakan impor dan ekspor bersifat dinamis dan membutuhkan langkah-langkah strategis. Pemerintah, lanjutnya, harus mampu menempatkan Indonesia pada posisi yang tepat dalam percaturan ekonomi global yang kompetitif. "Impor dan ekspor itu dinamis, dan Indonesia perlu punya posisi yang tepat dalam relasi timbal balik," ujarnya.
Lebih lanjut, AHY menekankan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. Pemerintah, kata dia, berupaya meningkatkan produktivitas dan perluasan akses pasar bagi komoditas Indonesia. "Kita ingin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa membebani rakyat, sambil meningkatkan produktivitas dan penetrasi pasar yang lebih luas," ungkapnya.
Kebijakan penghapusan kuota impor ini tentu menyimpan potensi risiko dan peluang yang sama besarnya. Analisis lebih mendalam diperlukan untuk menilai dampak jangka panjangnya terhadap perekonomian nasional, terutama bagi sektor-sektor industri dalam negeri yang mungkin rentan terhadap persaingan impor. Apakah langkah berani ini akan berbuah manis atau justru menimbulkan masalah baru, hanya waktu yang akan menjawabnya.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar