55 NEWS – Jakarta – Sebuah terobosan pemikiran strategis diungkapkan oleh akademisi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno. Ia menegaskan bahwa peningkatan aksesibilitas transportasi publik bukan sekadar solusi kemacetan perkotaan, melainkan kunci utama untuk menciptakan efisiensi fiskal dan menyelamatkan anggaran negara dari beban subsidi yang tidak tepat sasaran.
Related Post
Selama ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap terbebani oleh gejolak harga minyak dunia, demi memenuhi permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat. Namun, ironisnya, data menunjukkan bahwa mayoritas, atau sekitar 93 persen dari subsidi BBM tersebut, justru dinikmati oleh kalangan mampu yang memiliki kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat. Ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan dan pengalokasian sumber daya yang adil.
"APBN kita terus-menerus dibayangi oleh persoalan pembiayaan energi yang tak kunjung usai. Salah satu pos pengeluaran yang paling menguras energi fiskal adalah subsidi BBM, yang sayangnya, seringkali melenceng dari prinsip keadilan sosial," ungkap Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima 55tv.co.id pada Minggu (14/6/2026).
Gambaran fluktuasi subsidi BBM memang mencengangkan dan menunjukkan betapa rentannya APBN terhadap kebijakan ini. Pada tahun 2022, realisasinya sempat melonjak drastis hingga Rp 551,2 triliun. Angka ini kemudian turun menjadi Rp 375 triliun pada 2023, dan menyusut tajam ke Rp 113,3 triliun pada 2024. Namun, tren kenaikan kembali terjadi pada 2025, mencapai Rp 394,3 triliun, sebelum akhirnya dipatok Rp 210,1 triliun untuk tahun 2026. Volatilitas ini mengindikasikan kebutuhan mendesak akan reformasi struktural.
Djoko menekankan bahwa solusi strategis untuk mengatasi persoalan ini adalah percepatan Program Transportasi Umum di tingkat daerah. Langkah ini dianggap krusial, terutama mengingat visi ambisius Presiden yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada tahun 2045. Salah satu indikator tak terpisahkan dari negara maju adalah keberadaan sistem transportasi publik yang mapan, efisien, dan terintegrasi.
"Dengan sisa waktu hanya 19 tahun menuju 2045, kita harus belajar dari kesuksesan Transjakarta yang telah beroperasi selama dua dekade. Oleh karena itu, program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus segera diimplementasikan, tanpa menunda lagi," tegasnya. Implementasi program ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban fiskal negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan melalui akses mobilitas yang lebih baik dan terjangkau.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar