55tv.co.id – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, melontarkan pernyataan tajam mengenai akar permasalahan kemiskinan yang masih menjerat masyarakat Indonesia. Menurutnya, kemiskinan bukanlah sebuah garis takdir yang tidak bisa diubah, melainkan sebuah persoalan struktural yang berakar pada sistem yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Budiman mengungkapkan bahwa tantangan besar yang dihadapi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda pengentasan kemiskinan memiliki kemiripan dengan perjuangan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Tantangan tersebut bukan datang dari serangan politik secara terbuka, melainkan dari pola pikir lama dan kepentingan kelompok tertentu yang selama ini merasa nyaman dengan kondisi ketimpangan yang ada.
Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang dirancang untuk membela kepentingan rakyat miskin sering kali membentur tembok besar, yakni kepentingan kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari pengelolaan kekayaan negara dan sumber daya alam secara eksklusif. Oleh karena itu, Budiman menegaskan bahwa solusi untuk mengatasi kemiskinan tidak boleh hanya berhenti pada pemberian bantuan sosial (bansos) yang bersifat sementara.
"Lawan terbesar dari kebijakan yang pro-rakyat bukanlah para pengkritik. Kritik justru sangat membantu kami dalam bekerja. Lawan yang sebenarnya adalah kebiasaan lama yang secara diam-diam menerima kenyataan bahwa anak dari keluarga miskin memang sudah takdirnya untuk tetap miskin," tegas Budiman dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Menurut pandangan Budiman, pola pikir yang menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang wajar atau "sudah nasib" adalah penghambat utama kemajuan kesejahteraan bangsa. Jika mentalitas ini terus dibiarkan, maka upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akan selalu menemui jalan buntu. Padahal, secara logika ekonomi, kelompok seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro seharusnya memiliki peluang yang sama untuk naik kelas.
Untuk mencapai hal tersebut, masyarakat membutuhkan akses yang nyata terhadap permodalan, penguasaan teknologi, ketersediaan mesin produksi, hingga akses pasar yang luas. Tanpa instrumen tersebut, mereka akan terus terjebak dalam siklus kemiskinan yang sama.
Lebih lanjut, Budiman memetakan adanya empat pola pikir yang menjadi penghambat utama kebijakan pro-rakyat. Pertama adalah paham fundamentalisme pasar, sebuah ideologi yang menganggap bahwa setiap upaya negara untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat dianggap sebagai bentuk inefisiensi.
Kedua, adanya praktik rente yang sangat masif. Dalam pola ini, kelompok tertentu mengambil keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya alam, namun manfaat ekonominya tidak pernah kembali secara signifikan kepada masyarakat luas. Hal inilah yang menciptakan jurang ketimpangan yang semakin lebar antara pemilik modal dan rakyat jelata. Melalui BP Taskin, pemerintah berupaya melakukan perubahan struktural agar kekayaan negara dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tinggalkan komentar