55tv.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tak tinggal diam melihat ribuan konsumen proyek LRT City terkatung-katung. Dengan tegas, ia menyatakan komitmennya untuk segera mencari jalan keluar atas polemik pembangunan hunian yang kini terbengkalai, merugikan banyak pihak.
Related Post
Kementerian PKP kini mengambil peran sentral, bertekad menjadi jembatan penyelesaian konflik antara masyarakat yang dirugikan dengan pihak pengembang. Koordinasi intensif akan segera digalakkan, melibatkan lembaga negara terkait serta perusahaan yang bertanggung jawab. Ini adalah upaya serius pemerintah untuk memastikan hak-hak konsumen terpenuhi.
Proyek LRT City memang telah lama menjadi sorotan tajam publik. Janji manis penyelesaian unit hunian yang jauh meleset dari jadwal semula telah memicu kekecewaan massal. Banyak pembeli yang telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) kini harus gigit jari, menanti kepastian di tengah ketidakjelasan pembangunan yang tak kunjung usai.
Maruarar dengan lantang menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak akan membiarkan rakyat menanggung beban kerugian sendirian akibat kelalaian pengembang. "Saya sudah sampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian juga ke BPKP, serta Kepala BP BUMN Pak Dony Oskaria. Kita harus menemukan solusi, negara wajib hadir untuk masalah-masalah seperti ini," tegas Maruarar saat ditemui di kantor BPK pada Selasa malam, 4 Agustus 2026.
Sebagai tindak lanjut konkret, Kementerian PKP telah mengeluarkan instruksi tegas kepada PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), anak perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ADCP dituntut untuk segera memberikan penjelasan transparan dan menyeluruh mengenai progres terkini proyek LRT City, demi menjawab kegelisahan para konsumen dan publik.
Tinggalkan komentar