55tv.co.id – Suasana di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat mendadak tegang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba-tiba hadir tanpa pemberitahuan pada Senin 24 Agustus 2026. Kunjungan tak terduga ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan sebuah inspeksi mendalam untuk memastikan tertibnya tata kelola keuangan negara, penuntasan administrasi aset pemerintah, serta pengawasan ketat terhadap program-program strategis nasional yang sedang berjalan.
Related Post
"Saya monitor di sini saja, lanjut. Saya kan tamu tak diundang," ujar Purbaya dengan nada lugas saat memasuki ruang rapat Kanwil DJPb di Bandung. Pernyataan ini sontak memberikan sinyal kuat akan keseriusan sang menteri dalam memantau kinerja jajarannya.
Dalam blusukannya, Purbaya secara khusus menyoroti detail penyusunan alokasi belanja pegawai. Ia mengingatkan agar perencanaan dilakukan dengan sangat presisi sejak awal. Tujuannya jelas, untuk menghindari potensi defisit anggaran di penghujung tahun yang bisa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Purbaya juga menegaskan, pergeseran dana untuk menutupi kebutuhan belanja pegawai tidak boleh sampai menggerus alokasi untuk program-program publik, kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan darurat.
Tak hanya itu, Menteri Purbaya juga memfokuskan perhatiannya pada progres tiga inisiatif strategis nasional di Jawa Barat. Program-program tersebut meliputi Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hasil survei internal Kanwil DJPb terhadap 22 dari 26 Sekolah Rakyat di Jawa Barat menunjukkan capaian yang membanggakan. Sarana belajar di sekolah-sekolah tersebut dinilai sangat mumpuni, lengkap dengan keberadaan smartboard dan laptop yang disediakan untuk setiap siswa. Melihat potensi besar ini, Purbaya pun mendesak agar keunggulan fasilitas pendidikan tersebut digaungkan lebih luas kepada masyarakat, sebagai bentuk transparansi dan dorongan untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Tinggalkan komentar