55tv.co.id – Indonesia tengah bersiap memperkuat posisinya di panggung internasional menjelang gelaran Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 yang akan diselenggarakan di Antalya, Turki. Dalam pertemuan bergengsi tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membawa agenda strategis yang berfokus pada pembiayaan iklim, strategi adaptasi, pengurangan emisi karbon, hingga percepatan transisi energi yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah diplomasi lingkungan ini menjadi sangat krusial mengingat tantangan perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat dunia. Indonesia ingin memastikan bahwa upaya menjaga kelestarian bumi tidak menjadi penghambat bagi kemajuan ekonomi, melainkan menjadi motor penggerak baru melalui ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan posisi strategis Indonesia dalam forum Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition. Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York.
Dalam keterangannya, Jumhur menekankan bahwa fokus utama Indonesia dalam COP31 nanti adalah menjembatani kesenjangan antara komitmen global dengan implementasi nyata di lapangan. Menurutnya, dunia saat ini sedang berpacu dengan waktu untuk menekan kenaikan suhu global agar tetap berada di ambang batas 1,5 derajat Celsius.
"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing," ujar Jumhur pada Kamis (24/9/2026).
Secara garis besar, terdapat tiga tantangan utama yang akan dibawa Indonesia ke meja perundingan di Turki. Pertama, mempercepat penurunan emisi karbon melalui transisi energi yang berkeadilan (just transition). Kedua, memperluas akses pembiayaan iklim yang terjangkau bagi negara-negara berkembang agar mampu mendanai teknologi ramah lingkungan. Ketiga, memperkuat ketahanan iklim guna melindungi masyarakat dan mata pencaharian dari risiko bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Indonesia telah menetapkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC). Target ambisius yang diusung adalah mencapai emisi nol bersih (net zero emissions) pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat dari jadwal tersebut.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa aksi iklim yang dilakukan harus bersifat integratif. Artinya, upaya pengurangan emisi harus berjalan beriringan dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan energi nasional, serta penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan demikian, transisi menuju ekonomi hijau diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara luas.
Tinggalkan komentar