55 NEWS – Parlemen Indonesia, melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, telah mengukir sejarah baru dalam tata kelola sektor keuangan nasional. Dalam Rapat Paripurna ke-16 yang berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026, DPR secara resmi memberikan persetujuan atas lima nama calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) untuk periode 2026-2031. Keputusan krusial ini menandai babak baru pengawasan industri keuangan Tanah Air, dengan Friderica Widyasari Dewi diyakini akan memegang tampuk kepemimpinan sebagai Ketua OJK.
Related Post
Sebelum palu persetujuan diketuk, suasana sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, terasa khidmat. Pimpinan sidang, Ketua DPR Puan Maharani, memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, untuk memaparkan secara komprehensif hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilaksanakan sebelumnya terhadap para calon.
Setelah mendengarkan laporan tersebut dengan seksama, Puan Maharani, di hadapan kuorum rapat yang hadir, secara langsung mengajukan pertanyaan penentu. "Anggota Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi XI DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan fit and proper test Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut dapat disetujui?" tanyanya, menggema di ruang rapat paripurna. Tanpa ragu, seluruh anggota dewan yang hadir memberikan persetujuan bulat. Momen krusial itu kemudian diakhiri dengan ketukan palu sidang yang tegas dari Ketua DPR, secara resmi mengesahkan kelima nama tersebut.
Penetapan ini merupakan puncak dari serangkaian proses seleksi ketat. Sehari sebelumnya, pada Rabu, 11 Maret 2026, Komisi XI DPR RI telah mengumumkan lima nama yang lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk mengisi posisi strategis di DK OJK periode 2026-2031. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, kepada publik melalui 55tv.co.id, menegaskan komitmen parlemen dalam memilih individu terbaik untuk mengawal stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar