55 NEWS – Gempa PHK global kembali mengguncang dunia ketenagakerjaan. Raksasa elektronik Panasonic Holdings dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.000 karyawannya di seluruh dunia. Bayang-bayang PHK tersebut kini juga menghantui ribuan buruh Panasonic di Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan potensi PHK massal yang mengancam 7.000 hingga 8.000 pekerja di Tanah Air.
Related Post
Angka tersebut cukup signifikan mengingat total pekerja Panasonic di Indonesia tersebar di tujuh pabrik yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Pasuruan hingga Batam. Pabrik-pabrik tersebut memproduksi berbagai macam barang, mulai dari baterai, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, hingga produk elektronik bermerek Panasonic.
Meskipun belum ada pengumuman resmi dari pihak Panasonic Indonesia terkait PHK, Said Iqbal menekankan pentingnya kewaspadaan. Ia khawatir kebijakan PHK global akan menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK massal di Indonesia, khususnya terhadap pekerja kontrak dan outsourcing. "Buruh Panasonic di Indonesia saat ini diliputi kekhawatiran," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (12/5/2025), seperti yang dikutip oleh 55tv.co.id.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Separuh dari 10.000 karyawan yang akan di-PHK oleh Panasonic Holdings berasal dari Jepang. Sisanya, akan tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini membuat serikat pekerja mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dan mencegah terjadinya PHK massal yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Mereka meminta pemerintah untuk proaktif dalam melindungi hak-hak pekerja dan memastikan proses PHK, jika memang terjadi, dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi para pekerja dan keluarganya. Dampak ekonomi dari PHK massal ini tentu akan sangat terasa, terutama bagi pekerja yang berstatus kontrak atau outsourcing yang kerap kali memiliki jaminan sosial dan perlindungan hukum yang minim. Perlu langkah konkret dari pemerintah dan perusahaan untuk meredam potensi krisis ketenagakerjaan ini.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar