Rahasia Dibalik 1967 CPNS yang Mengundurkan Diri: Kebijakan Pemerintah atau Masalah Lain?

Rahasia Dibalik 1967 CPNS yang Mengundurkan Diri: Kebijakan Pemerintah atau Masalah Lain?

55 NEWS – Geger! Ribuan CPNS mengundurkan diri setelah pengumuman hasil seleksi. Bukan karena kasus korupsi atau kecurangan, ternyata ada alasan mengejutkan di balik pengunduran diri 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini. BKN akhirnya buka suara terkait fenomena ini.

COLLABMEDIANET

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam rapat bersama Komisi II DPR baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan. Menurutnya, angka pengunduran diri tersebut merupakan dampak dari kebijakan optimalisasi formasi yang diterapkan pemerintah. "Setelah diisi dengan optimalisasi, ada 1.967 yang mengundurkan diri," tegas Zudan.

Rahasia Dibalik 1967 CPNS yang Mengundurkan Diri: Kebijakan Pemerintah atau Masalah Lain?
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Lantas, apa maksud dari optimalisasi formasi ini? Zudan menjelaskan, kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kekosongan formasi di instansi pemerintah. CPNS yang awalnya tidak lolos seleksi di formasi pilihannya, diberikan tawaran untuk mengisi formasi lain yang masih kosong. Sebagai contoh, CPNS yang gagal di formasi Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jember, ditawarkan untuk mengisi posisi yang sama di Universitas Nusa Cendana, yang kebetulan kekurangan pelamar. "Peserta dengan nilai terbaik secara sistem ditawarkan mengisi formasi tersebut," jelas Zudan.

Namun, ternyata tidak semua CPNS menerima tawaran tersebut. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, mulai dari jarak tempuh yang terlalu jauh dari domisili hingga kendala kesehatan. Hal ini menunjukkan kompleksitas permasalahan di balik angka pengunduran diri tersebut, yang tak hanya sebatas masalah penempatan.

Fenomena ini menjadi sorotan tajam, mengingat besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk proses seleksi CPNS. Apakah kebijakan optimalisasi ini efektif dan efisien? Ataukah justru menimbulkan masalah baru? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur negara. Pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Editor: Akbar soaks

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar