55tv.co.id – Kabar positif datang dari sektor keuangan tanah air terkait upaya pemerintah dalam memperbaiki struktur pasar modal domestik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan sinyal optimisme setelah pihak Morgan Stanley Capital International (MSCI) memberikan respons positif terhadap rencana reformasi yang tengah digulirkan oleh otoritas keuangan Indonesia.
Airlangga menjelaskan bahwa peta jalan atau roadmap reformasi pasar saham yang telah disusun secara matang kini telah diterima oleh MSCI. Hal ini menjadi langkah krusial dalam upaya meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di kancah internasional. Menurutnya, fokus utama dari reformasi ini bukanlah pada perbaikan fundamental ekonomi negara, melainkan pada aspek tata kelola perdagangan atau governance of trading market.
"Program reformasi pasar modal yang kami rancang sudah diterima. Sekarang, tantangan besarnya adalah bagaimana kita mengeksekusi dan mengimplementasikan program tersebut secara konsisten di lapangan," ujar Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Lebih lanjut, Airlangga menekankan bahwa isu yang sempat menjadi sorotan terkait MSCI sebenarnya tidak berkaitan dengan kinerja perusahaan-perusahaan (emiten) yang tercatat di bursa. Ia menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia maupun kesehatan finansial para emiten tetap berada dalam posisi yang sangat kuat. Emiten di dalam negeri terbukti mampu mencatatkan laba bersih yang solid serta tetap konsisten dalam membagikan dividen kepada para pemegang saham.
Persoalan utama yang sedang dibenahi adalah mengenai porsi saham yang beredar di masyarakat atau yang dikenal dengan istilah free float. Pemerintah tengah berupaya memastikan bahwa setiap emiten memenuhi standar minimum free float sebesar 15 persen. Selain itu, penanganan terhadap saham-saham yang masuk dalam daftar pantau juga menjadi prioritas agar likuiditas pasar tetap terjaga dengan baik.
"Bagi Indonesia, penting untuk dipahami bahwa ini bukan masalah fundamental ekonomi, bukan juga masalah fundamental emiten. Ini murni mengenai tata kelola pasar perdagangan, khususnya terkait porsi saham free float," tegas Airlangga.
Pemerintah sendiri masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk menuntaskan seluruh agenda perbaikan ini. Tenggat waktu konsultasi dan perbaikan struktur pasar dijadwalkan berakhir pada Juni 2027. Dalam rentang waktu tersebut, pemerintah dan otoritas terkait dituntut untuk bergerak cepat namun tetap teliti.
Salah satu agenda besar yang juga menjadi perhatian adalah rencana demutualisasi bursa. Airlangga mengingatkan bahwa setiap tahapan kemajuan dari reformasi ini, termasuk langkah-langkah strategis lainnya, harus dikomunikasikan secara transparan kepada publik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, bahwa pasar modal Indonesia sedang menuju arah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Tinggalkan komentar