55tv.co.id – Pemerintah secara resmi mengumumkan perubahan signifikan dalam skema pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Perubahan ini menandai babak baru dalam tata kelola distribusi nutrisi nasional yang lebih berbasis pada volume layanan.
Berdasarkan kebijakan terbaru, mulai tanggal 5 Oktober 2026, sistem pemberian insentif tidak lagi menggunakan sistem nilai tetap atau flat rate. Jika sebelumnya setiap unit SPPG menerima dana insentif sebesar Rp6 juta per hari tanpa melihat jumlah distribusi, kini mekanisme tersebut diubah menjadi berbasis volume. Pemerintah menetapkan nilai insentif sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi makanan yang berhasil disalurkan kepada masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menjelaskan bahwa transformasi skema pembayaran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi berkelanjutan. Menurutnya, perubahan dari sistem harian ke sistem per porsi bertujuan agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih tepat sasaran dan mencerminkan kinerja nyata di lapangan.
"Perubahan dari Rp6 juta menjadi Rp2.000 per porsi ini menunjukkan bahwa program MBG terus melakukan reformasi secara mendalam," ujar Juda Agung saat menghadiri acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).
Selain menyasar pada aspek finansial dan skema pembayaran, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap standar kualitas layanan di setiap dapur SPPG. Reformasi ini tidak hanya soal uang, melainkan juga soal kualitas nutrisi dan keamanan pangan yang diterima oleh penerima manfaat. Pemerintah menekankan bahwa standar sanitasi dan kelayakan fasilitas dapur menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Juda Agung menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap seluruh fasilitas dapur yang digunakan dalam program ini. Setiap unit SPPG diwajibkan memiliki sertifikasi resmi untuk menjamin bahwa makanan yang diproduksi memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
"Kami akan mengevaluasi dapur-dapur yang belum memiliki sertifikasi atau yang kondisi sanitasinya kurang baik. Jika fasilitasnya tidak memadai, maka ini akan menjadi fokus utama dalam upaya perbaikan kami," tegas Juda.
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara melalui program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat. Dengan adanya sistem insentif berbasis volume dan standarisasi dapur yang ketat, pemerintah berharap kualitas layanan pemenuhan gizi di seluruh wilayah Indonesia dapat merata dan terjaga kualitasnya. Transformasi ini diharapkan mampu meminimalisir risiko malnutrisi serta memastikan operasional program berjalan secara profesional dan transparan.
Tinggalkan komentar