55tv.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan melalui kebijakan fiskal yang ketat. Salah satu instrumen utama yang kini menjadi perhatian adalah penerapan Pajak Air Tanah (PAT). Kebijakan ini bukan sekadar upaya untuk mengisi kas daerah, melainkan sebuah langkah preventif untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya alam yang kian mengkhawatirkan di ibu kota.
Melalui penerapan pajak ini, pemerintah berupaya menciptakan pola konsumsi air yang lebih bertanggung jawab. Dengan adanya beban pajak, diharapkan para pengguna air tanah, baik sektor industri maupun komersial, dapat lebih bijak dalam mengelola kebutuhan air mereka serta mulai beralih ke sumber air alternatif yang lebih berkelanjutan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa Pajak Air Tanah memiliki peran ganda yang sangat krusial. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini menjalankan dua fungsi utama, yakni fungsi regulerend (mengatur) dan fungsi budgeter (penerimaan).
"Fungsi regulerend menempatkan Pajak Air Tanah sebagai instrumen untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan air tanah. Sementara itu, fungsi budgeter menjadikan pajak ini sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang penting," ujar Morris dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).
Secara lebih mendalam, fungsi regulerend bertujuan untuk menekan laju pengambilan air tanah yang tidak terkendali. Fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) di Jakarta merupakan ancaman nyata yang sebagian besar dipicu oleh penyedotan air tanah secara masif dan berlebihan. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki daya tawar untuk membatasi penggunaan air tanah guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa depan.
Di sisi lain, dari perspektif budgeter, pendapatan yang dihimpun dari Pajak Air Tanah akan dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat. Dana tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam mendanai berbagai proyek pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Jakarta.
Terkait besaran tarif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan aturan yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Dalam regulasi tersebut, tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10 persen. Tarif ini dikenakan kepada seluruh pihak yang memanfaatkan air tanah dan memenuhi kriteria sebagai objek pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Morris menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesadaran para pelaku usaha dan masyarakat. Kepatuhan dalam membayar pajak bukan hanya soal kewajiban finansial kepada negara, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian sumber daya air agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. Pengelolaan air tanah yang berkelanjutan adalah kunci utama dalam menjaga ketahanan lingkungan Jakarta di tengah tantangan perubahan iklim dan urbanisasi yang pesat.
Tinggalkan komentar