55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengambil langkah strategis yang signifikan dengan merilis regulasi anyar guna memperkokoh fondasi pengelolaan dana pensiun serta jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kebijakan progresif ini dirancang untuk mengerek level transparansi dan memitigasi risiko investasi yang melekat pada program jaminan hari tua dan kematian, memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas keuangan di masa depan.
Related Post
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 tahun 2025, yang merupakan revisi dari PMK Nomor 66/PMK.02/2021, secara resmi ditetapkan pada 31 Desember 2025. Beleid ini secara komprehensif mengatur tata cara pengelolaan iuran serta mekanisme pelaporan untuk program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Implementasi PMK ini menandai era baru dalam tata kelola dana sosial yang lebih ketat dan terstruktur.
Salah satu pilar utama dalam regulasi ini adalah penetapan standar kesehatan keuangan atau tingkat solvabilitas yang wajib dipenuhi oleh setiap entitas pengelola program. Ini merupakan langkah krusial untuk menjamin stabilitas finansial dan kemampuan pengelola dalam memenuhi kewajibannya kepada para peserta.
"Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari liabilitas asuransi," demikian bunyi Pasal 5 aturan tersebut, seperti dikutip 55tv.co.id pada Selasa (20/1/2026). Angka minimal 2% ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga cadangan dana agar tetap kuat menghadapi potensi gejolak ekonomi atau klaim tak terduga.
PMK terbaru ini juga membawa perubahan substansial pada Pasal 2, yang kini secara eksplisit menegaskan bahwa iuran yang disetorkan oleh peserta program harus diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi pengelola program. Pergeseran pencatatan akuntansi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan pengelola. Lebih lanjut, pemerintah mewajibkan pengelola untuk membentuk cadangan kewajiban yang perhitungannya menggunakan metode khusus, demi memastikan ketersediaan dana untuk klaim di masa mendatang.
"Pengelola Program wajib membentuk liabilitas asuransi program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang dihitung menggunakan metode alokasi premi dengan batasan perlindungan program satu bulan," demikian bunyi ketentuan baru pada Pasal 22. Ketentuan ini menekankan pentingnya manajemen risiko yang cermat dan pembentukan cadangan yang memadai, memastikan bahwa hak-hak peserta terlindungi secara optimal.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini dipandang sebagai upaya fundamental untuk memperkuat pilar jaminan sosial di Indonesia, khususnya bagi para abdi negara. Dengan peningkatan transparansi dan mitigasi risiko investasi, diharapkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pensiun dan jaminan sosial akan semakin meningkat, sekaligus memberikan kepastian finansial yang lebih baik bagi jutaan ASN, TNI, dan Polri di masa pensiun mereka.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar