55tv.co.id – Kelancaran operasional Blok Rokan yang merupakan aset vital negara kerap terhambat oleh berbagai persoalan di tingkat daerah. Untuk mengurai benang kusut ini, sinergi lintas instansi melalui optimalisasi Satuan Tugas Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau dinilai sebagai kunci utama. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penuntasan isu-isu lokal yang berpotensi mengganggu aktivitas strategis di Blok Rokan.
Pakar ekonomi Hamid Paddu mengingatkan bahwa kolaborasi antarlembaga ini harus dijalankan secara efisien dan profesional. Penting untuk memastikan bahwa upaya koordinasi tidak justru menciptakan lapisan birokrasi baru atau memicu pembebanan biaya yang tidak esensial bagi perusahaan. Menurut Hamid, segala aktivitas yang bersentuhan dengan wilayah setempat memang memerlukan sinergi, terutama terkait isu kepemilikan lahan dan dinamika ketenagakerjaan. Namun, ia menekankan bahwa kolaborasi ini harus bersifat efisien, tanpa menambah beban birokrasi atau memicu pengeluaran tak perlu. Jika syarat ini terpenuhi, koordinasi akan sangat efektif dalam menuntaskan kendala regional yang berpotensi menghambat kelancaran operasional Blok Rokan, ujarnya di Jakarta pada Sabtu 5 September 2026.
Hamid menjelaskan, sinergi antarinstansi akan berdaya guna jika mampu mengakselerasi penyelesaian masalah daerah tanpa menambah beban operasional. Sebaliknya, upaya tersebut akan kehilangan efektivitasnya jika justru memicu pengeluaran ekstra. Ia memperingatkan, kondisi semacam itu hanya akan menciptakan preseden buruk bagi pembebanan biaya tak esensial.
Lebih lanjut, Hamid menilai berbagai bentuk sinergi dan kolaborasi lintas instansi merupakan langkah positif. Optimalisasi peran Satgas Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau sebagai wadah koordinasi antarlembaga menjadi sangat krusial. Satgas ini memiliki peran vital dalam menangani isu-isu pertanahan dan mengamankan aset negara sektor hulu migas. Termasuk di dalamnya adalah memfasilitasi mediasi sengketa terkait perusakan, penyerobotan, atau penguasaan aset secara ilegal.
Menurut Hamid, sinergi lintas instansi ini juga berkaitan erat dengan konteks otonomi daerah. Meskipun Blok Rokan adalah aset strategis nasional, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lokal tetap memiliki otoritas. Ia menegaskan, demi kemaslahatan kebijakan, langkah koordinasi ini patut didukung. Namun, ia menekankan pentingnya untuk menunjukkan bahwa sinergi tersebut dijalankan secara profesional dan benar-benar berada pada koridor tugas serta kewenangan masing-masing lembaga, sehingga tidak perlu menimbulkan biaya tambahan.
Tinggalkan komentar