55 NEWS – Jakarta, 8 Juni 2026 – Sebuah jaminan penting datang dari Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, terkait kelangsungan kontrak-kontrak kerja sama di sektor sumber daya alam (SDA). Dony menegaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah berjalan akan tetap berlaku normal, bahkan setelah dimulainya operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pernyataan ini memberikan angin segar bagi iklim investasi di tengah dinamika pengelolaan SDA nasional.
Related Post
Pernyataan tersebut disampaikan Dony usai melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan. "Kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan, tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki," ujar Dony, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kepastian hukum investasi di sektor vital ini.
Namun, Dony memberikan penekanan khusus pada satu aspek krusial: tidak boleh ada praktik under invoicing (pelaporan nilai transaksi di bawah harga sebenarnya) dan transfer pricing yang tidak wajar. Kedua praktik ini, menurutnya, berpotensi besar merugikan keuangan negara dan mengurangi penerimaan yang seharusnya didapatkan dari eksploitasi SDA. Pencegahan praktik curang ini menjadi prioritas utama untuk memastikan keuntungan maksimal bagi kas negara.
Sebagai langkah antisipatif dan perbaikan berkelanjutan, BP BUMN saat ini tengah mengembangkan sebuah sistem digitalisasi terintegrasi. Sistem canggih ini dirancang untuk memantau secara menyeluruh seluruh transaksi di sektor sumber daya alam, memastikan setiap proses berjalan secara wajar, transparan, dan akuntabel, sehingga potensi kebocoran pendapatan negara dapat diminimalisir secara signifikan. Harapannya, dengan sistem ini, Indonesia dapat mengoptimalkan penerimaan dari SDA dan mewujudkan tata kelola yang lebih bersih dan efisien.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar