55 NEWS – Polemik seputar tata kelola industri gula nasional kembali memanas setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan pelaku industri gula. RDP tersebut merekomendasikan agar impor bahan baku gula dialihkan sepenuhnya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai solusi mengatasi rembesan gula rafinasi dan kerugian yang dialami BUMN gula. Namun, usulan ini justru memicu kekhawatiran serius dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).
Related Post
Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen, menyuarakan keraguannya terhadap rencana pemerintah tersebut. "Siapapun bisa (mengimpor). Nah, kalau impornya BUMN, apakah pabriknya memang mampu memproduksi gula super semuanya? Belum tentu," tegas Soemitro dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (15/4/2026), seperti dikutip dari 55tv.co.id. Ia khawatir BUMN justru akan berperan sebagai ‘broker’ semata, mengimpor gula mentah (raw sugar) lalu menjualnya tanpa memberikan dampak signifikan bagi petani. "Nanti malah jadi broker saja. Dia broker, dia impor raw sugar habis itu dijual. Untungnya untuk siapa? BUMN. Belum tentu kembali untuk petani," kritiknya tajam.
Menurut Soemitro, akar masalah kebocoran Gula Kristal Rafinasi (GKR) bukanlah pada siapa yang mengimpor, melainkan pada lemahnya pengawasan distribusi. Ia menggarisbawahi temuan Kementerian Perdagangan yang menunjukkan kebocoran terjadi di level Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau koperasi. Pada tahun 2025, dua koperasi bahkan diduga terlibat dalam penyelewengan distribusi GKR. Oleh karena itu, pengetatan pengawasan distribusi GKR dinilai sebagai langkah yang jauh lebih krusial.
Lebih lanjut, Soemitro menyoroti kerugian fantastis PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co yang mencapai Rp 680 miliar. Baginya, angka kerugian ini bukan sekadar masalah teknis manajemen biasa, melainkan puncak gunung es dari karut-marut tata kelola industri gula dari hulu hingga hilir. "SGN itu kan milik rakyat. Kenapa bisa rugi sebanyak itu? Apakah di setiap periode atau interval waktu tidak diadakan evaluasi?" tanyanya retoris, menuntut akuntabilitas.
Ketua Umum APTRI tersebut mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PT SGN. Ia berpendapat bahwa kegagalan Indonesia mencapai swasembada gula selama bertahun-tahun merupakan cerminan dari kebijakan yang tidak rasional dan cenderung mengabaikan realitas serta kebutuhan para petani di lapangan. Kebijakan yang tidak berpihak pada petani, menurutnya, hanya akan memperparah kondisi industri gula nasional.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar