55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa, 27 Januari 2026, secara resmi meluncurkan sebuah terobosan fundamental dalam pengelolaan mekanisme pembayaran kompensasi energi untuk tahun fiskal 2026. Kebijakan strategis ini, yang disepakati dalam pertemuan krusial dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, bertujuan utama untuk mempercepat aliran dana kompensasi demi menjaga stabilitas likuiditas entitas BUMN vital seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).
Related Post
Purbaya menjelaskan, jika sebelumnya penyaluran dana kompensasi kerap dilakukan secara periodik dalam rentang waktu beberapa bulan sekali, kini pemerintah berkomitmen untuk mencairkan porsi signifikan, yakni 70 persen dari total kompensasi, secara rutin setiap bulan. "Ini adalah skema kompensasi yang kami ubah. Jika biasanya dibayar beberapa bulan sekali, kini 70 persen akan kami bayarkan setiap bulan. Sisa 30 persen untuk periode sembilan bulan pertama akan dilunasi pada bulan kesembilan. Sementara itu, perhitungan untuk tiga bulan terakhir akan dilakukan di akhir tahun, menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pembayarannya akan direalisasikan pada akhir tahun berjalan atau awal tahun berikutnya," terang Purbaya usai konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada tanggal tersebut.
Perubahan skema pembayaran ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan sebuah langkah strategis yang memiliki implikasi besar terhadap kesehatan finansial BUMN sektor energi. Dengan adanya kepastian aliran dana segar sebesar 70 persen setiap bulan, perusahaan-perusahaan pelat merah tidak lagi terpaksa mencari pinjaman jangka pendek dengan bunga tinggi di pasar untuk menutupi kebutuhan operasional harian mereka.
Menteri Keuangan menekankan bahwa kebijakan ini merupakan solusi konkret dan proaktif untuk menyehatkan struktur permodalan BUMN serta memastikan keberlanjutan operasional mereka dalam menyediakan energi bagi masyarakat dan industri. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan BUMN dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kas, sebuah langkah krusial dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar