55 NEWS – Jakarta – Guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL (Over Dimension Over Loading), digitalisasi dan integrasi antar seluruh pihak terkait menjadi solusi krusial. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan efektif dalam pengawasan.
Related Post
Martha Leni Siregar, seorang praktisi sekaligus akademisi dari Universitas Indonesia (UI), menekankan pentingnya penerapan teknologi dalam penegakan hukum. Menurutnya, pemasangan alat timbang bergerak (weigh-in-motion) dan sistem pengenal plat nomor otomatis (automatic number plate recognition) untuk tilang elektronik adalah langkah awal yang menjanjikan.
"Strategi lainnya termasuk peningkatan sanksi hukum yang lebih tegas, program edukasi dan sertifikasi bagi para pengemudi, penetapan zona larangan ODOL, pengawasan ketat di tingkat karoseri, pemberian insentif bagi operator yang patuh, serta integrasi dengan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)," jelas Martha dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2025 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
Selain penindakan, Martha juga menyoroti pentingnya manajemen lalu lintas digital untuk mengurangi kemacetan. Ia mengusulkan pembuatan jalur khusus logistik, integrasi data lalu lintas secara real-time, serta pemberian insentif untuk mendorong peralihan angkutan berat ke moda transportasi alternatif seperti kereta api.
Meskipun tantangan implementasi di lapangan tidak bisa diabaikan, Martha optimis bahwa dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, Indonesia bisa mewujudkan jalanan yang bebas dari truk ODOL.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Pantha Dharma Oetojo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memasang 26 titik alat timbang bergerak (WIM) di jalan tol Sumatera, dimana 14 titik telah terintegrasi dengan sistem ETLE.
"Di Pulau Jawa, kami telah memasang 14 titik WIM di jalan tol, dengan 5 titik yang sudah terhubung dengan ETLE dan BLUe," tambahnya. Integrasi ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efisien dan transparan terhadap pelanggaran muatan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar