55tv.co.id – Kabar baik menghampiri para pemilik properti di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan program istimewa berupa pembebasan denda administratif untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2. Kesempatan emas ini berlaku hingga penghujung tahun 2026 memberikan angin segar bagi wajib pajak untuk menunaikan kewajiban tanpa beban tambahan.
Kebijakan strategis ini tertuang jelas dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 yang secara resmi mengatur keringanan sanksi administratif PBB-P2 untuk tahun tersebut. Langkah ini diambil sebagai wujud nyata dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah.
Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny kebijakan ini dirancang khusus agar wajib pajak dapat melunasi tunggakan atau kewajiban PBB-P2 mereka dengan lebih ringan. "Melalui kebijakan ini masyarakat dapat memanfaatkan pemutihan denda administratif untuk pembayaran PBB-P2 dalam periode yang telah ditetapkan" ungkap Morris.
Program pembebasan sanksi ini dibagi menjadi dua kategori utama yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pertama adalah penghapusan bunga angsuran bagi wajib pajak yang memilih metode pembayaran PBB-P2 secara mencicil. Keringanan ini berlaku untuk periode pembayaran mulai 1 April hingga 31 Desember 2026.
Kategori kedua adalah pembebasan bunga keterlambatan pembayaran. Ini ditujukan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 untuk tahun pajak 2021 hingga 2025. Sama seperti kategori pertama kesempatan ini juga terbuka selama periode 1 April sampai 31 Desember 2026.
Dengan adanya inisiatif ini Pemprov DKI Jakarta berharap semakin banyak warga yang terdorong untuk segera menuntaskan tanggung jawab perpajakannya. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk membereskan urusan PBB-P2 Anda tanpa perlu khawatir denda.
Tinggalkan komentar