55 NEWS – Kalangan pengusaha di Indonesia menyuarakan pandangannya terkait imbauan pemerintah mengenai penerapan skema kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) bagi pegawai swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijadwalkan pada periode 29-31 Desember 2025. Kebijakan ini, meski bertujuan baik, memicu kekhawatiran serius dari sektor bisnis mengenai potensi dampaknya terhadap laju perekonomian di penghujung tahun.
Related Post
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Kamdani, mengakui bahwa kebijakan WFA memiliki relevansi tinggi, khususnya bagi ASN dan jenis pekerjaan yang secara teknis memungkinkan fleksibilitas lokasi. "Jika berbicara WFA, tentu tidak semua jenis pekerjaan dapat menerapkannya. Kami mendukung inisiatif pemerintah ini, terutama untuk ASN dan sektor-sektor yang memang memungkinkan," ujar Shinta saat ditemui di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta, Jumat (19/12/2025), seperti dilansir oleh 55tv.co.id.
Namun, di balik dukungan tersebut, Shinta melontarkan peringatan keras. Ia menekankan pentingnya agar implementasi WFA tidak justru menghambat aktivitas ekonomi. Akhir tahun, menurutnya, seringkali menjadi periode puncak (peak season) bagi banyak sektor usaha, di mana volume transaksi dan produksi cenderung meningkat signifikan. "Yang terpenting, jangan sampai kebijakan ini mengganggu roda perekonomian dan jalannya usaha. Meskipun ini akhir tahun, justru banyak sektor yang berada di puncak aktivitasnya dan harus terus beroperasi," tegas Shinta, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Shinta menjabarkan lebih lanjut bahwa setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik operasional yang berbeda-beda. Ia mencontohkan sektor manufaktur dan pelayanan publik tertentu yang secara mutlak memerlukan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga produktivitas dan kualitas layanan. "Misalnya, sebuah pabrik tentu tidak mungkin menerapkan WFA. Begitu pula dengan pelayanan-pelayanan publik esensial yang tidak dapat dilakukan dari jarak jauh," imbuhnya.
Pernyataan dari kalangan pengusaha ini menggarisbawahi dilema antara fleksibilitas kerja dan kebutuhan menjaga momentum ekonomi, terutama di masa-masa krusial seperti akhir tahun. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan masukan dari sektor swasta agar kebijakan WFA dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan efek negatif yang signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar