55 NEWS – Kabar kurang sedap datang dari industri ban nasional. PT Michelin Indonesia, perusahaan ban terkemuka, dikabarkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan pekerjanya. Keputusan ini sontak menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi).
Related Post
Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, menyatakan keprihatinannya atas langkah PHK yang diambil Michelin Indonesia. Menurutnya, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir dan bukan keputusan sepihak tanpa dialog sosial yang transparan dan adil.
"Perusahaan multinasional sekelas Michelin seharusnya mengutamakan tanggung jawab sosial dan moral. Pekerja itu bukan sekadar angka dalam laporan efisiensi, mereka adalah manusia yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kesuksesan perusahaan," tegas Mirah pada Selasa (4/11/2025).
Aspirasi mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera turun tangan memfasilitasi perundingan tripartit antara manajemen Michelin, serikat pekerja, dan pemerintah. Tujuannya adalah mencari solusi yang konstruktif dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Mirah juga menekankan pentingnya bagi korporasi global seperti Michelin untuk menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional. Indonesia, kata dia, bukan sekadar lokasi produksi, melainkan rumah bagi jutaan pekerja yang merupakan bagian integral dari rantai pasok global.
"Menjaga keberlangsungan kerja berarti menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai keputusan korporasi global merusak tatanan sosial yang telah dibangun oleh para pekerja," imbuh Mirah.
Keputusan PHK ini tentu menjadi pukulan telak bagi para pekerja yang terdampak dan keluarga mereka. Dampak ekonomi dan sosial dari PHK massal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pihak terkait.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar