55 NEWS – Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam setelah menembus level Rp17.948 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu (3/6/2026), menunjukkan depresiasi signifikan sebesar 0,61%. Kondisi ini memicu respons cepat dari Bank Indonesia (BI) yang menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas mata uang domestik di tengah gejolak pasar keuangan global dan domestik yang dinamis.
Related Post
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa bank sentral akan terus memantau dinamika pasar secara cermat. "Bank Indonesia senantiasa hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal," ujarnya, seperti dikutip dari 55tv.co.id. Ia menambahkan bahwa BI akan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valuta asing (valas), mendukung stabilitas pasar keuangan.
Sebagai langkah konkret dalam mengelola aliran valas, mulai 2 Juni 2026, BI telah memberlakukan ketentuan baru terkait batas transaksi pembelian valuta asing tanpa underlying (dasar transaksi riil). Batas ini kini ditetapkan sebesar USD25.000 per pelaku per bulan, sebuah kebijakan yang diharapkan dapat mengelola permintaan valas spekulatif dan menjaga stabilitas pasar dari tekanan yang tidak perlu.
Selain itu, BI juga gencar mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Inisiatif ini bertujuan strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar yang kerap terjadi. Ramdan menyebutkan, kerja sama LCT telah berhasil dijalin dengan sejumlah negara mitra utama, meliputi Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab, menandakan komitmen regional terhadap stabilitas finansial.
Bank Indonesia menekankan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, koordinasi erat terus diperkuat dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dunia usaha, dan para pelaku pasar. Sinergi ini krusial untuk memastikan mekanisme pasar berfungsi optimal dan memperkokoh ketahanan eksternal perekonomian nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar