55 NEWS – Jakarta – Tongkat estafet kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi berpindah tangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, menggantikan Dadan Hindayana. Penunjukan ini datang di tengah sorotan tajam terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang krusial namun tak luput dari berbagai tantangan serius, terutama isu keracunan yang sempat mencuat. Harapan besar kini diemban Nanik untuk menata ulang program strategis ini demi menjamin kesehatan dan kepercayaan publik.
Related Post
Pergantian pucuk pimpinan BGN ini disambut positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan bahwa pilihan terhadap Nanik S Deyang merupakan langkah yang sangat tepat. Menurut Yahya, Nanik memiliki pemahaman mendalam terhadap berbagai persoalan yang selama ini membelit BGN dan pelaksanaan Program MBG. "Beliau telah banyak melakukan pengawasan dan kerap turun langsung ke daerah untuk meninjau implementasi program. Ini menunjukkan beliau sangat memahami seluk-beluk masalah di lapangan," ujar Yahya, seperti dikutip dari 55tv.co.id, Rabu (3/6/2026).
Meski demikian, Yahya Zaini tak lupa menitipkan tiga catatan penting yang harus menjadi prioritas utama Nanik dalam memimpin BGN. Pertama, perbaikan fundamental pada tata kelola. Ini mencakup efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara serta optimalisasi penyelenggaraan MBG agar tepat sasaran, berkualitas, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Kedua, penegakan disiplin dalam pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP). "Pengawasan ketat terhadap SOP adalah kunci untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan, termasuk kasus keracunan yang merugikan penerima manfaat dan citra program," tegas Yahya. Penerapan standar yang baku dan pengawasan yang berlapis menjadi krusial untuk memastikan keamanan pangan.
Ketiga, penguatan koordinasi lintas sektor. Yahya menyoroti bahwa salah satu kelemahan fundamental dalam pelaksanaan MBG selama ini adalah minimnya sinergi dengan kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah. "Terutama dalam aspek pengawasan. Banyaknya kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah merupakan indikasi nyata lemahnya sistem pengawasan di lapangan akibat koordinasi yang belum optimal," tambah Yahya. Koordinasi yang kuat diharapkan mampu menciptakan sistem kontrol yang lebih berlapis dan responsif, memastikan setiap hidangan yang disajikan aman dan bergizi sesuai standar.
Dengan demikian, tugas berat menanti Nanik S Deyang di BGN. Keberhasilan menanggulangi persoalan tata kelola, menegakkan disiplin, dan membangun koordinasi yang solid akan menjadi penentu masa depan Program Makan Bergizi Gratis. Ini bukan hanya tentang efisiensi anggaran, melainkan juga tentang jaminan kesehatan dan gizi bagi jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Masyarakat menanti gebrakan nyata dari kepemimpinan baru ini untuk memastikan tidak ada lagi insiden keracunan yang merenggut kepercayaan publik dan mengancam investasi jangka panjang pada sumber daya manusia bangsa.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar