Terungkap! Cara Cerdas Hemat Pajak Bumi Bangunan Hingga Jutaan Rupiah, Plus Hapus Denda Lama: Batas Waktu Mepet, Jangan Sampai Menyesal!

55 NEWS – Kabar gembira bagi para wajib pajak properti di Ibu Kota! Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meluncurkan program insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sangat dinantikan. Kali ini, wajib pajak berkesempatan menikmati potongan sebesar 7,5% untuk tahun pajak 2026, sebuah langkah strategis untuk meringankan beban finansial masyarakat.

Insentif menarik ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Morris Danny, Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, menjelaskan bahwa kemudahan ini diberikan secara otomatis melalui sistem pembayaran. Artinya, wajib pajak tidak perlu repot mengajukan permohonan atau melalui proses administrasi yang berbelit.

"Kami berkomitmen untuk mempermudah wajib pajak. Potongan 7,5 persen ini akan langsung terhitung saat pembayaran, memastikan efisiensi dan transparansi," ungkap Morris, seperti dikutip dari 55tv.co.id pada Rabu (3/6/2026).

Morris lebih lanjut menguraikan, ada kemungkinan nilai tagihan yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) akan berbeda dengan nominal yang muncul saat proses pembayaran. Perbedaan ini bukan kesalahan, melainkan indikasi bahwa sistem telah secara otomatis menerapkan potongan insentif yang diberikan kepada wajib pajak.

Ia menambahkan, pada beberapa kanal pembayaran, detail besaran potongan mungkin tidak selalu ditampilkan secara terpisah. Namun, jika jumlah yang harus dibayarkan lebih rendah dari nilai yang tercantum pada SPPT, itu adalah konfirmasi bahwa insentif 7,5 persen telah berhasil diterapkan secara otomatis dalam sistem," jelasnya, menekankan pentingnya validasi mandiri oleh wajib pajak.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan angin segar lainnya bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2. Melalui program ini, sanksi administratif bagi tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak 2021 hingga 2025 akan dihapuskan sepenuhnya. Kebijakan ini berlaku mulai 1 April hingga 31 Desember 2026 dan mencakup pembayaran melalui mekanisme angsuran, memberikan fleksibilitas lebih bagi masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak mereka tanpa beban denda.

Inisiatif ganda ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi saat ini. Wajib pajak diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan emas ini sebelum batas waktu berakhir.

Editor: Akbar soaks