55 NEWS – JAKARTA – Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah rampung dibangun di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) kini menghadapi ketidakpastian operasional. Sebanyak 645 fasilitas vital ini, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah gizi di daerah terpencil, masih menanti lampu hijau dari Badan Gizi Nasional (BGN). Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi kerugian investasi yang tidak sedikit, serta terhambatnya upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi dan stunting di pelosok negeri.
Related Post
Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T) melalui Ketua Umumnya, Herwil Junaidi Harefa, mengungkapkan bahwa seluruh SPPG tersebut telah memenuhi tahapan persyaratan perjanjian kerja sama (PKS) dan secara teknis siap untuk beroperasi. "Pembangunan ini dilakukan karena melihat masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang belum terjangkau program Makan Bergizi Gratis. Niat kami hanya untuk membangun dan mendukung program pemerintah, bukan untuk memperjualbelikan titik atau fasilitas yang dibangun," tegas Herwil, seperti dikutip 55tv.co.id, Minggu (21/6/2026).
Herwil menambahkan, seluruh proses pembangunan dan persiapan telah diselesaikan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh BGN. Para investor yang terlibat dalam proyek ini menerima penugasan dengan semangat kolaborasi, bertekad untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi anak-anak di wilayah yang paling membutuhkan perhatian. Ini bukan sekadar proyek bisnis, melainkan sebuah misi sosial yang diemban dengan komitmen tinggi.
Pembangunan fasilitas di wilayah 3T, lanjut Herwil, bukanlah perkara mudah. Tantangan yang dihadapi jauh lebih besar dibandingkan di wilayah perkotaan, mulai dari keterbatasan akses transportasi, medan yang sulit dan terjal, hingga tingginya biaya logistik untuk pengiriman material dan peralatan. "Ini adalah investasi besar dengan risiko tinggi, namun kami tetap berkomitmen demi anak bangsa dan keberlanjutan program gizi nasional," ujarnya, menyoroti besarnya sumber daya yang telah dikucurkan.
Mayoritas pembangunan SPPG ini telah rampung antara Oktober hingga Desember 2025. Namun, sudah berbulan-bulan berlalu, para pengelola dan investor masih belum memperoleh kepastian mengenai aktivasi operasional. Kondisi ini tidak hanya menunda manfaat yang seharusnya diterima masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian ekonomi yang signifikan bagi pihak yang telah mengucurkan dana dan tenaga. Mangkraknya fasilitas ini berarti dana yang telah diinvestasikan belum dapat menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang diharapkan.
APGI 3T mendesak BGN untuk segera memberikan kejelasan terkait status operasional 645 SPPG ini. Keterlambatan ini berpotensi menggagalkan upaya percepatan penanganan masalah gizi dan stunting di daerah 3T, sekaligus merugikan kepercayaan investor terhadap program-program pemerintah di masa mendatang. Kejelasan dan kecepatan tindakan dari BGN sangat krusial untuk memastikan investasi ini tidak sia-sia dan tujuan mulia program gizi dapat tercapai.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar