55 NEWS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kondisi pertanahan di Jakarta. Satu bidang tanah di ibukota ternyata bisa diklaim oleh banyak pihak dengan bukti kepemilikan ganda, bahkan hingga 6 atau 7 girik. Hal ini memicu kekhawatiran serius akan potensi konflik sengketa lahan yang berkepanjangan.
Related Post
Fenomena tumpang tindih kepemilikan ini, menurut Nusron, bukan hanya soal girik. Bukti lain seperti surat wasiat kuno, surat-surat peninggalan era kolonial, dan dokumen lain yang mengklaim penguasaan lahan semakin memperkeruh situasi. "Di Jakarta, masalahnya adalah double yuridis. Satu objek tanah bisa punya 6-7 girik, belum lagi surat-surat lain bermunculan," ujarnya dalam acara Ikatan Surveyor Indonesia di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Kondisi ini menjadi bom waktu yang siap meledak menjadi konflik pertanahan. Ketika pemilik girik ingin meningkatkan status kepemilikan menjadi sertifikat hak milik (SHM), klaim dari pihak lain dengan girik yang berbeda akan muncul. Proses pembuktian keabsahan dokumen pendukung menjadi sangat rumit dan berpotensi membuka celah pemalsuan.
Nusron menjelaskan bahwa girik, sebagai bukti penguasaan lahan tradisional, seringkali diwariskan secara turun-temurun. Namun, kelemahan sistem penerbitan girik di masa lalu, yang hanya melibatkan kepala desa atau lurah untuk keperluan pajak, membuka peluang terjadinya tumpang tindih. Pergantian lurah yang diikuti dengan penerbitan girik baru secara terus-menerus memperparah masalah. "Setiap lurah ganti, terbitkan baru lagi. Akhirnya muncul sengketa konflik tumpang tindih," tegasnya. Pemerintah kini tengah berupaya mencari solusi komprehensif untuk mengatasi masalah kompleks ini demi kepastian hukum dan stabilitas sosial.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar