55 NEWS – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menghantui masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh pelosok negeri. Penegasan ini disampaikan di Jakarta, Kamis (2/10/2025), sekaligus membantah kabar simpang siur mengenai kelangkaan BBM yang meresahkan konsumen.
Related Post
Bahlil menjelaskan bahwa stok BBM secara nasional, termasuk jenis RON 92, RON 95, RON 98, dan Pertalite (RON 90), berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat untuk 18 hingga 21 hari ke depan. Namun, terkait keluhan kelangkaan yang terjadi di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, Bahlil justru menganggapnya sebagai urusan internal antar pelaku bisnis (business to business/b2b). Pemerintah, menurutnya, hanya berperan memberikan panduan dan regulasi yang diperlukan.
"Kami hanya memberikan panduan. Kuota impornya pun (untuk BBM swasta) sudah kami berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya," ujar Bahlil, seperti dilansir dari Antara.
Pernyataan ini merujuk pada kebijakan pemerintah yang telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen untuk tahun 2025. Dengan demikian, SPBU swasta memiliki kuota impor BBM sebesar 110 persen dibandingkan dengan tahun 2024.
Meskipun telah mendapatkan tambahan kuota impor, SPBU swasta seperti Shell dan BP tetap mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan konsumen, terutama sejak pertengahan Agustus lalu. Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan kuota impor dan kemampuan SPBU swasta dalam mengelola pasokan BBM.
Dalam pertemuan dengan para pengelola SPBU swasta, Bahlil mengungkapkan bahwa Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil telah sepakat untuk membeli stok BBM tambahan melalui skema impor yang difasilitasi oleh Pertamina. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan yang terjadi dan menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar