55tv.co.id – Sebuah angka fantastis terkuak dari realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Agustus 2026, dana sebesar Rp134,2 triliun telah digelontorkan, menandai delapan bulan implementasi APBN 2026. Capaian ini menjadi sorotan utama di tengah upaya pemerintah memastikan program prioritas tersebut berjalan optimal.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengapresiasi efektivitas penyaluran program ini, yang dinilai semakin tepat sasaran. Ini tak lepas dari serangkaian reformasi tata kelola yang gencar digulirkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan dukungan penuh Kemenkeu terhadap langkah pembenahan BGN. Koordinasi intensif antara Kemenkeu dan Kepala BGN menjadi kunci penyelarasan mekanisme anggaran dengan implementasi teknis di lapangan.
Suahasil menyoroti rekam jejak realisasi anggaran dari Januari hingga Agustus, yang menunjukkan peningkatan akurasi penyaluran MBG. Ia menegaskan bahwa reformasi BGN yang diumumkan belakangan ini sangat didukung Kemenkeu. "Koordinasi kami sangat erat karena BGN ketika melakukan reformasi, ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan," ungkapnya.
Reformasi BGN bukan isapan jempol. Mereka menerapkan standar operasional yang lebih ketat, termasuk keharusan laik higiene sanitasi dalam setiap tahapan pengelolaan makanan. Tak hanya itu, evaluasi ketat berujung pada penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang gagal memenuhi kualifikasi.
Prioritas distribusi juga dirombak, kini lebih menyasar wilayah Tertinggal Terdepan dan Terluar (3T) yang rentan stunting. Kelompok sasaran utama diperketat, meliputi balita ibu hamil dan ibu menyusui (3B) serta para santri. Langkah revolusioner lainnya adalah pengalihan wewenang penetapan penerima manfaat. Kini, keputusan tidak lagi di tangan SPPG lokal, melainkan langsung dipegang oleh BGN pusat. Ini bertujuan menciptakan rantai distribusi yang lebih optimal dan terintegrasi, memastikan setiap rupiah sampai ke tangan yang membutuhkan.
Tinggalkan komentar