55 NEWS – Kabar gembira bagi jutaan keluarga di Indonesia! Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) siap menggelontorkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 2 pada April 2026. Injeksi dana ini diproyeksikan menyasar sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh penjuru negeri, sebuah langkah strategis untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
Related Post
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan komitmen pemerintah dalam penyaluran bansos ini. "Kita salurkan kepada kurang lebih 18 juta keluarga penerima manfaat, ya. 18 juta keluarga penerima manfaat untuk PKH dan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)," ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya kepada 55tv.co.id.
Skema Penyaluran Ganda untuk Aksesibilitas Maksimal
Gus Ipul menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan dua mekanisme penyaluran utama guna memastikan bansos ini sampai ke tangan yang berhak dengan efisien dan merata. Skema pertama adalah penyaluran langsung ke rekening penerima melalui bank-bank milik negara atau yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ini ditujukan untuk KPM yang telah memiliki akses perbankan.
Sementara itu, bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan atau berada di wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan bank, penyaluran akan difasilitasi melalui PT Pos Indonesia. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin inklusivitas dan kemudahan akses bagi seluruh KPM. "Langsung dikirim ke penerima manfaat lewat rekening-rekening di bank-bank Himbara maupun lewat langsung lewat PT Pos," tambah Gus Ipul.
Fleksibilitas Pengambilan via PT Pos: Dari Kantor hingga Rumah
Fleksibilitas menjadi kunci dalam penyaluran bansos via PT Pos Indonesia. KPM memiliki opsi untuk datang langsung ke kantor pos terdekat untuk mengambil dana bantuan mereka. Selain itu, PT Pos juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membagi titik-titik pengambilan di komunitas, seperti kantor kecamatan maupun kelurahan, guna mendekatkan layanan kepada masyarakat.
"Kalau lewat PT Pos, itu bisa diambil di kantor-kantor PT Pos atau biasanya PT Pos juga membagi di komunitas, bisa saja di kantor kecamatan atau kantor kelurahan atau tempat-tempat yang memang disepakati bersama," terang Gus Ipul. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa PT Pos juga menyediakan layanan antar ke rumah bagi KPM yang memiliki keterbatasan mobilitas, seperti lansia atau penyandang disabilitas. "Kalau misalnya KPM-nya tidak bisa datang ke kantor atau mengambil ke komunitas, mereka bisa antar ke rumahnya, misalnya untuk lansia maupun penyandang disabilitas. Kira-kira seperti itu, ya," jelasnya, memastikan tidak ada KPM yang tertinggal dari program bantuan ini.
Bansos Bebas Pajak, Diterima Utuh oleh KPM
Penting untuk dicatat, bansos PKH dan BPNT ini tidak akan dikenakan potongan pajak penghasilan. Artinya, dana bantuan harus diterima secara utuh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kebijakan ini menegaskan status bansos sebagai bantuan sosial murni yang tidak termasuk objek pajak, memastikan setiap rupiah yang disalurkan benar-benar bermanfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan dan daya beli penerima. Langkah pemerintah ini diharapkan dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian mikro dan menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika ekonomi global.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar