55 NEWS – Setelah sebulan lebih terputus, urat nadi perekonomian Aceh kembali tersambung. Jembatan darurat Krueng Tingkem di Kabupaten Bireuen, Aceh, kini resmi dibuka, memulihkan akses vital nasional menuju Banda Aceh yang sebelumnya lumpuh total akibat terjangan banjir bandang dahsyat pada 27 November 2025. Pembukaan ini menjadi angin segar bagi mobilitas barang dan jasa, serta aktivitas masyarakat di wilayah tersebut.
Related Post
Peresmian infrastruktur krusial ini ditandai dengan prosesi peusijuek, sebuah ritual adat Aceh yang sarat makna, dipimpin oleh Pimpinan Dayah Nurul Fata Tingkeum Manyang, Abu Jafar. Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rakhman Taufik, menegaskan bahwa pembukaan ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam menjaga konektivitas dan mendukung geliat ekonomi daerah.
Proyek pembangunan jembatan darurat ini menunjukkan respons cepat pemerintah dan berbagai pihak. Dimulai pada 9 Desember 2025, pengerjaan melibatkan sinergi antara personel TNI AD dan penyedia jasa konstruksi terkemuka, PT Adhi Karya. Hanya dalam waktu kurang dari tiga minggu, tepatnya 27 Desember 2025, jembatan ini rampung dan dinyatakan layak setelah serangkaian uji beban yang ketat, jauh lebih cepat dari perkiraan banyak pihak.
Meski demikian, Rakhman mengingatkan para pengguna jalan mengenai sejumlah pembatasan esensial yang harus dipatuhi, mengingat statusnya sebagai jembatan panel darurat. Kapasitas beban maksimum yang diizinkan adalah 30 ton, dengan batas ketinggian vertikal atau clearance empat meter. Pembatasan ini diterapkan karena posisi jembatan darurat yang dibangun di atas struktur jembatan eksisting yang rusak.
Untuk menjamin keamanan dan ketahanan struktur, ia secara tegas mengimbau masyarakat agar tidak melintas secara beriringan atau berhenti di atas jembatan panel darurat ini. "Disiplin pengguna jalan sangat krusial demi keberlangsungan fungsi jembatan ini dan keselamatan bersama," tegasnya, seperti dikutip 55tv.co.id pada Minggu (28/12/2025).
Guna memaksimalkan aspek keselamatan lalu lintas, Kementerian PUPR telah berkoordinasi erat dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta Satuan Lalu Lintas setempat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan pemasangan rambu-rambu peringatan dan petunjuk yang memadai, sehingga informasi mengenai batasan dan prosedur penggunaan jembatan dapat tersampaikan dengan jelas kepada seluruh pengguna jalan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar