55tv.co.id – Rencana besar untuk mengintegrasikan jaringan listrik di kawasan Asia Tenggara melalui proyek ASEAN Power Grid tampaknya masih menemui jalan buntu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menunda penandatanganan kesepakatan penting tersebut. Langkah ini diambil karena skema kerja sama yang ditawarkan saat ini dinilai belum memberikan keuntungan yang seimbang bagi Indonesia.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima komunikasi intensif dari pihak Malaysia, khususnya dari Menteri Energi negara tetangga tersebut, mengenai rencana pengembangan proyek integrasi energi ini. Meski Indonesia pada dasarnya tidak menutup diri terhadap gagasan besar untuk menyatukan jaringan listrik di kawasan ASEAN, namun aspek keadilan ekonomi menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Dalam keterangannya di acara Electricity 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada Selasa (22/9/2026), Bahlil secara tegas menyatakan bahwa dirinya belum bersedia membubuhkan tanda tangan pada dokumen kerja sama tersebut. Alasan utamanya adalah perhitungan matematis dan pembagian manfaat yang dianggap belum mencapai titik temu yang adil atau win-win solution.
Bahlil memberikan penekanan khusus mengenai definisi "keuntungan bersama" dalam sebuah kerja sama internasional. Menurutnya, sebuah kesepakatan tidak bisa dikatakan menguntungkan kedua belah pihak jika terdapat ketimpangan yang mencolok dalam pembagian hasil. Ia mencontohkan bahwa jika satu negara mendapatkan keuntungan sebesar 70 persen sementara Indonesia hanya mendapatkan 30 persen, maka hal tersebut bukanlah sebuah kemitraan yang sehat.
"Prinsipnya adalah untung bagi kamu dan untung juga bagi kita. Namun, yang paling krusial adalah keuntungan tersebut harus dibagi secara adil. Kita tidak ingin terjebak dalam skema yang hanya menguntungkan satu pihak saja," tegas Bahlil di hadapan para peserta industri energi.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dan sangat terbuka untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan listrik di kawasan. Ia tidak keberatan jika negara-negara tetangga ingin mengimpor listrik dari Indonesia, mengingat kapasitas produksi energi nasional yang terus berkembang. Namun, ia menekankan bahwa perdagangan energi harus didasari oleh semangat kemitraan yang setara.
Bagi pemerintah, kerja sama energi bukan sekadar transaksi jual-beli komoditas, melainkan tentang membangun hubungan diplomatik yang kuat melalui sektor sumber daya alam. Bahlil menegaskan bahwa Indonesia ingin menjalin persahabatan dengan seluruh negara di ASEAN, namun persahabatan tersebut harus dibangun di atas landasan iktikad baik dan rasa saling menghargai kepentingan nasional masing-masing.
Hingga saat ini, pemerintah masih menunggu adanya penyesuaian skema yang lebih proporsional agar proyek ASEAN Power Grid dapat berjalan tanpa merugikan kepentingan energi nasional. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia akan lebih selektif dan berani dalam menegosiasikan aset strategisnya di kancah internasional.
Tinggalkan komentar