55 NEWS – Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti isu krusial terkait stagnasi gaji para guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kekhawatiran ini, menurutnya, berakar pada masalah serius kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai angka fantastis Rp2.500 triliun setiap tahunnya. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo pada Kamis, 25 Juni 2026.
Related Post
"Mengapa kesejahteraan guru dan pegawai negeri sulit meningkat? Mengapa alokasi anggaran selalu terasa kurang? Jawabannya sederhana, karena dana yang seharusnya ada justru terus-menerus menguap dan tidak sampai ke kas negara," ungkap Presiden Prabowo, menggarisbawahi akar permasalahan finansial yang menghambat pembangunan nasional.
Prabowo kemudian secara spesifik menunjuk praktik under-invoicing, atau kecurangan dalam pelaporan nilai transaksi, sebagai salah satu biang keladi utama. Fenomena manipulasi data ini, yang telah berlangsung bertahun-tahun oleh sejumlah pelaku usaha, disinyalir menjadi penyebab kerugian negara dalam skala yang sangat masif.
"Para pengusaha tersebut melakukan manipulasi data. Mereka melaporkan penjualan hanya 500 ton, padahal faktanya mereka menjual 1.000 ton. Implikasinya jelas, negara kehilangan potensi pendapatan yang signifikan dari sektor pajak dan bea masuk," jelas Prabowo, memberikan ilustrasi konkret mengenai modus operandi kecurangan tersebut.
Berdasarkan estimasi para ahli ekonomi, Indonesia diperkirakan kehilangan hingga USD150 miliar, atau setara dengan sekitar Rp2.500 triliun, setiap tahunnya. Kekayaan nasional yang seharusnya dapat dialokasikan untuk memacu pembangunan di berbagai sektor vital, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, justru lenyap akibat praktik kebocoran sistematis ini. Angka ini setara dengan lebih dari separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, menunjukkan betapa seriusnya dampak kebocoran ini terhadap kapasitas fiskal negara.
Pernyataan Presiden Prabowo ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera menindaklanjuti dan mencari solusi komprehensif guna menutup celah kebocoran anggaran yang merugikan bangsa ini, demi tercapainya kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para guru dan PNS.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar