55 NEWS – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengajukan usulan penting kepada Presiden Prabowo Subianto terkait fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang akhir tahun 2025. Dalam sebuah sidang kabinet paripurna, Airlangga mengusulkan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja untuk tanggal 29, 30, dan 31 Desember 2025. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang strategis.
Related Post
"Kami usulkan karena ada tanggal 29, 30, dan 31 yang berada di antara hari libur, kami mengusulkan untuk penerapan bekerja dari mana saja dan kapan saja," jelas Airlangga dalam kesempatan tersebut, seperti yang dilaporkan oleh 55tv.co.id pada Sabtu (20/12/2025). Kebijakan ini, jika disetujui, akan memberikan kelonggaran signifikan bagi para PNS untuk mengatur jadwal kerja mereka di tengah periode liburan panjang.
Di samping usulan WFA, Airlangga juga menyampaikan laporan positif mengenai kondisi indikator makro ekonomi nasional hingga penghujung tahun 2025. Menurutnya, stabilitas ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik dan kokoh.
"Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, Pak Presiden. Termasuk terkait dengan indeks harga saham yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa (all-time high) dan telah mengalami kenaikan sebesar 20 persen sejak Januari," papar Airlangga. Ia menambahkan bahwa capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja pasar modal terbaik di Asia. Kinerja ekonomi yang impresif ini menjadi latar belakang yang kuat di balik usulan kebijakan WFA, yang mungkin dipandang sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja ASN sekaligus upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Usulan WFA ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap pola kerja modern, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif pada keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) para ASN, sekaligus memungkinkan mereka untuk memanfaatkan periode liburan Nataru secara lebih optimal. Keputusan akhir mengenai implementasi kebijakan ini kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, dengan harapan dapat memberikan efisiensi dan fleksibilitas tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar