55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang juga memimpin Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), siap menggelar sidang perdana untuk mengurai benang kusut hambatan investasi yang kerap dikeluhkan para pelaku usaha. Agenda krusial ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 Desember 2025, menandai langkah serius pemerintah dalam menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif di Indonesia.
Related Post
Sejak portal pengaduan resmi Satgas P2SP dibuka pada Selasa, 16 Desember lalu, respons dari dunia usaha cukup signifikan. Hingga Kamis, 18 Desember, tercatat empat aduan krusial telah diterima melalui kanal digital https://lapor.satgasp2sp.gp.od, menunjukkan urgensi permasalahan yang dihadapi pengusaha.
“Per hari ini sudah masuk empat aduan,” tegas Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa yang diselenggarakan pada Kamis, 18 Desember 2025, seperti dilansir 55tv.co.id.
Empat laporan yang kini berada di meja Satgas P2SP ini merangkum spektrum permasalahan fundamental yang selama ini menjadi ganjalan serius bagi kelangsungan dan pengembangan usaha di Tanah Air.
Aduan pertama menyoroti isu pendanaan dan pembiayaan, di mana akses terhadap modal menjadi tantangan utama bagi ekspansi bisnis. Selanjutnya, aduan kedua mengemuka terkait masalah hukum pra-pengadilan, mencakup praktik-praktik merugikan seperti premanisme dan pungutan liar (pungli) yang acap kali menghantui operasional perusahaan.
Aduan ketiga berkaitan dengan sengketa atau hambatan administratif yang sering muncul dalam penentuan dan pengelolaan lokasi usaha. Terakhir, sorotan tajam diarahkan pada kompleksitas birokrasi yang dinilai memperlambat dan menghambat efisiensi operasional perusahaan, menimbulkan biaya tambahan serta ketidakpastian.
Sidang yang akan digelar ini diharapkan mampu mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi konkret untuk setiap aduan, demi mendorong pertumbuhan investasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat di Indonesia.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar