55 NEWS – Proyek pembangunan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, tengah menjadi sorotan tajam. Viral di media sosial, keberadaan tanggul ini menuai keluhan dari para nelayan yang merasa aktivitas mencari ikan mereka terganggu. Video yang beredar di Instagram @cilincinginfo memperlihatkan seorang nelayan yang mengungkapkan kesulitan akibat tanggul beton tersebut, yang memaksa mereka untuk memutar lebih jauh. Lantas, apa saja fakta di balik polemik tanggul beton Cilincing ini?
Related Post
Fakta 1: Perizinan Lengkap?
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa proyek pembangunan pelabuhan di Cilincing oleh PT Karya Cipta Nusantara (KCN) telah mengantongi seluruh perizinan yang diperlukan. Direktur Pengendalian Penataan Ruang Laut KKP, Fajar Kurniawan, menjelaskan bahwa pagar beton yang menjadi bagian dari struktur pembangunan pelabuhan tersebut berada di lokasi yang telah memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). "Kami sudah melakukan verifikasi lapangan dan memastikan bahwa tanggul laut itu berada di dalam lokasi KKPRL yang sudah diterbitkan," ujarnya.
Fakta 2: Keluhan Nelayan
Meski memiliki izin, keberadaan tanggul beton ini tetap menjadi sumber keluhan bagi para nelayan. Mereka merasa tanggul tersebut menghalangi jalur perlintasan mereka dan memaksa mereka untuk mengambil rute yang lebih panjang, sehingga memakan waktu dan biaya operasional. Keluhan ini mencerminkan dilema antara pembangunan infrastruktur dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat lokal.
Fakta 3: Solusi dari Pemerintah?
Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai solusi konkret yang ditawarkan oleh pemerintah atau pihak pengembang untuk mengatasi keluhan para nelayan. Dialog antara pihak-pihak terkait diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan, sehingga pembangunan pelabuhan dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan mata pencaharian para nelayan.
Polemik tanggul beton Cilincing ini menjadi pengingat pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari setiap proyek pembangunan, serta perlunya komunikasi yang efektif antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat lokal.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar